Menristekdikti Mohamad Nasir. (Foto:Antara)

Kalau Mau Bahas Marxisme dan Khilafah di Kampus, Ya Silakan

Pendidikan 31 July 2019 06:46 WIB

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir memperbolehkan pembahasan paham-paham seperti marxisme dan khilafah di kampus asalkan sebatas ilmu pengetahuan dan di bawah bimbingan dosen.

"Mengkaji ilmu pengetahuan di kampus silakan, yang tidak boleh adalah memilih itu sebagai ideologi, karena negara telah menetapkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Pancasila," kata Nasir di Jakarta.

Nasir mengatakan Indonesia memiliki empat pilar kebangsaan yakni NKRI, Pancasila sebagai ideologi bangsa, Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Empat pilar ini yang harus dipegang teguh oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Dia mengatakan paham-paham di luar Pancasila dapat dibahas dan dikaji dalam bentuk kajian akademik dan secara terbuka atau di mimbar akademik.

"Batasannya adalah mengkomparasikan. Katakan kalau orang berbicara tentang Pancasila berbicara tentang ideologi suatu negara, bagaimana negara-negara lain yang punya pengalaman ideologinya katakan marxisme, negara pakai ideologi kapitalis, ada satu negara khilafah, kenapa mereka melakukan itu, sejarahnya bagaimana mereka terjadi, tapi Indonesia tidak pernah memilih itu, Indonesia telah memilih NKRI, Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan semboyan Bhineka Tunggal Ika," ujarnya.

Dia mengatakan empat pilar kebangsaan itu merupakan hasil pemikiran para pendahulu yang berasal dari berbagai latarbelakang yang bertujuan untuk merajut kebersamaan dalam Indonesia yang satu.

Sekalipun membahas paham-paham seperti marxisme, maka hanya sebatas kajian internal antara mahasiswa dan dosen dan tidak untuk publik.

"Ini hanya untuk konsumsi internal di dalam kajian akademik, kalau kajiannya dibawa keluar berarti propaganda, itu tidak boleh," ujarnya.

Di samping itu, Nasir meminta seluruh rektor perguruan tinggi dan direktur politeknik di seluruh Indonesia untuk mendata nomor kontak telepon dan media sosial baik dosen, pegawai maupun mahasiswa untuk mencegah radikalisme.

"Kalau mereka terpapar radikalisme katakan tergabung HTI (Hizbut-Tahrir), maka nanti kita akan cek apakah benar, melalui profiling, kalau datanya sudah ada maka profilingnya akan lebih cepat. Kalau memang itu terbukti, maka kita harus edukasi mereka, harus kembali ke NKRI," tuturnya. (an/ar)

Penulis : M. Anis

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

10 Dec 2019 13:46 WIB

Materi Khilafah Diletakkan pada Pelajaran Sejarah, Bukan Fikih

Nasional

Perubahan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 183 tahun 2019

07 Dec 2019 13:33 WIB

Konten Khilafah di Soal Ujian, Pakar: Itu Tidak Penting

Pendidikan

Lebih penting adalah profil siswa ke depan mau dibentuk seperti apa.

06 Dec 2019 06:47 WIB

Jatim Kemarin, Hujan Es hingga Kemenag Minta Maaf Soal Khilafah

Jawa Timur

Hujan es Malang menjadi salah satu fenomena yang tersaji di ngopibareng.id, kemarin.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...