Jusuf Kalla: Buzzer Galaknya Minta Ampun dan Debatnya Pakai Okol
Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Presiden Jokowi harus mengingatkan para buzzer pendukung setianya. Kalau dibiarkan, bisa merusak dan menjerumuskan pemerintahan Jokowi sendiri. Karena buzzer itu lebih galak dalam mem-bully orang yang mengkritik pemerintahan
Pernyataan tertulis JK yang disampaikan melalui juru bicaranya Husein Abdullah tersebut menyusul pertanyaan soal kritik tanpa dipolisikan. "Akibat pertanyaan itu Pak JK diserang oleh para buzzer," kata Husein Kamis 18 Februari 2021.
JK yang juga merupakan mantan Wakil Presiden Jokowi ini menegaskan bahwa pertanyaannya tentang bagaimana cara mengkritik yang baik itu bukan memprovokasi namun tulus dari hatinya sendiri demi kebaikan bersama.
Pertanyaan tersebut juga bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi pemerintah dan masyarakat.
"Itu pandangan yang sempit dari teman-teman yang mengatakan seperti itu. Saya bertanya dengan tulus untuk mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh (dalam mengkritik)" ujar JK.
JK mengaku tak mengerti alasan buzzer menuding pertanyaannya itu sebagai provokasi. Dia hanya menyayangkan ulah 'buzzer Istana' itu antikritik terhadap masukan yang disampaikan masyarakat.
JK menyebut saat menjadi Wapresnya Jokowi maupun Wapresnya Pak SBY tidak pernah ada buzzer. "Zaman saya dulu tidak ada buzzer. Buzer baru ada sekarang dan galaknya minta ampun. Kalau berdebat argumennya adalah okol," kata Wapres.
"Kalau setiap kritik dianggap memprovokasi dan dicap radikal, matilah demokrasi. Harus dipahami demokrasi di Indonesia sekarang berada di urutan 86, di bawah Timur Leste, ujar JK.
Di bagian lain JK mendukung niat baik Presiden untuk merivisi Undang Undang UU ITE, karena faktanya banyak yang dirugikan akibat tebang pilih dalam penerapan UU ITE.
tersebut.
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, secara terpisah mengatakan, yang pertanyaan bagaimana mengkritik pemerintah tidak dilaporkan polisi, seakan mewakili perasaan masyarakat saat ini.
Sekarang masyarakat takut menyampaikan kritik, karena ujung-ujungnya akan dibully oleh buzzer. Kalau apes malah dilaorkan polisi karena dianggap pencemaran nama baik.
Menurut Burhanuddin, sekarang ini ada kelompok yang kerjanya melaporkan orang ke polisi. "Setiap hari melototi media sosial, kalau ada yang mengkritik Pemerintah, langsung di-bully, kurang dilaporkan ke polisi, sedang yang dikritik enjoy-enjoy saja," kata Burhanuddin saat dihubungi ngopibareng.Id Kamis 18 Februari 2021.