Jumlah Menteri dari Parpol Koalisi Bagian dari Bargaining Jokowi

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan seluruh partai politik pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berhak mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan.

"Itu hak partai pendukung presiden mendapat jatah menteri," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 10 Juli 2019.

Karenanya, kata JK, sangat wajar jika seluruh partai politik pendukung saat ini mulai menyodorkan nama calon menteri kepada Jokowi.

Jumlah menteri biasanya juga akan dihitung dari komposisi perolehan partai tersebut di parlemen.

Selain dari sisi partai politik, Jokowi juga memiliki kepentingan tetap merangkul partai politik pendukungnya demi mendapatkan suport di parlemen.

"Kalau tidak ada wakil di kabinet, bagaimana pemerintah mendapat dukungan di DPR dari partai yang bersangkutan, selalu begitu. Itu wajar, silakan saja (mengusulkan). Tapi yang menentukan siapanya, berapanya itu presiden," kata JK.

Dalam kesempatan ini, JK juga memastikan kunjungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kantornya beberapa waktu lalu tidak terkait dengan usulan menteri. "Saya ngak punya kewenangan untuk restu-restu," kata JK.

Sementara itu, terkait posisi menteri, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menginginkan Jokowi bisa memasukkan nama yang profesional baik itu berasal dari partai politik maupun non partai politik.