Jokowi Tak Mau Pembebasan Suramadu Dihubungkan dengan Politik

Presiden Joko Widodo tak ingin kebijakan pembebasan dan perubahan status Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) dari jalur tol menjadi jalur non tol, dianggap sebagai langkah politik dirinya.

Seperti diketahui, mulai hari ini, Sabtu 27 Oktober 2018 semua jenis kendaraan yang hendak melintasi jembatan penghubung Pulau Madura dengan Timur Pulau Jawa tersebut kini tak dikenai biaya sepeserpun.

Namun, langkah Jokowi ini sempat dikaitkan dengan upaya dirinya mendulang suara di Madura pada Pilpres 2019 mendatang. Karena sebagaimana diketahui, pada Pilpres 2014 lalu, Madura merupakan basis suara rivalnya, Prabowo Subianto.

"Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik lah," kata Jokowi, usai meresmikan pembebasan Jembatan Suramadu, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Ia mengatakan, pembebesan biaya di jembatan sepanjang 5.438 meter ini sudah seyogyanya dilakukan, dan bagian tugasnya selaku presiden. Jokowi juga mengatakan, pembebasan tarif ini murni bertujuan untuk memperbaiki perekonomian Masyarakat Madura.

Lebih lanjut Jokowi menyebutkan, tingginya angka kemiskinan di Madura sampai saat ini merupakan faktor utama dalam pengambilan kebijakan tersebut. Perbandingannya, lanjut Jokowi, jika di berbagai daerah lain di Jawa Timur angka kemiskinan hanya 4,6 persen, di semua kabupaten di Madura kemiskinan bisa mencapai 16-23 persen.

Tahapan pembebasan biaya Jembatan Suramadu ini juga cukup panjang. Jokowi mengaku, ini tak semata-mata gagagasannya, tapi juga atas desakan sejumlah tokoh, kiai, ulama, dan habaib yang ada di Madura.

Fase awal perubahan status Suramadu dilakukan pada 2015 lalu dengan menggratiskan pengendara sepeda motor yang melintas ke Suramadu. Menurutnya, kebijakan itu juga hasil dari masukan para tokoh masyarakat, tokoh agama serta Keluarga Besar Ikatan Keluarga Madura.

Upaya berikutnya terjadi pada tahun 2016. kala itu muncul lagi usulan yang meminta pemotongan tarif tol sebanyak 50 persen bagi sejumlah kendaraan berjenis mobil, truk, dan angkutan lainnya.

Menurut Jokowi, meski dua kebijakan itu telah dilakukan pihaknya, perekonomian Masyarakat Madura tetap dinilai tak mengalami perubahan signifikan. Maka di tahun 2018 ini ia memutuskan untuk menggratiskan.

"Ini kan perjalanannya sudah saya sampaikan, 2015 itu gratiskan sepeda motor, 2016 itu sudah dipotong 50 persen, tapi belum ada dampak," katanya.

Lagi pula, kata Jokowi, pemasukan negara dari tarif tol yang berlaku di Suramadu selama ini juga terbilang kecil. Hal itu, menurutnya tak sebanding dengan pertumbuhan perekonomian Madura yang stagnan.

"Ini pemasukannya juga nggak banyak kok, kecil, saya pikir sampai triliun, tapi tadi ternyata saya tanya sama Menteri PU ternyata kira-kira Rp 120 miliar," ujar dia.

Hal itulah yang menjadi salah satu alasan dirinya membebaskan dan mengubah status Jembatan Suramadu yang tadinya tol, menjadi non tol. Bukan kepentingan politik seperti yang berhembus di masyarakat.

"Kalau ini urusan politik, ya nanti saya gratiskan bulan maret  tahun depan saja, gitu lho, jangan apa-apa dikaitkan dengan politik lah, ini urusan ekonomi, ini urusan kesejahteraan, ini urusan keadilan," pungkas Jokowi. (frd)