Jokowi Minta Presiden Vietnam Lindungi Investor Indonesia
Ada permintaan khusus Presiden Indonesia Joko Widodo kepada Presiden Vietnam Tran Dai Quang saat bertemu dalam kunjungan di Hanoi. Apa itu? Jokowi minta agar para investor Indonesia yang ada di negeri ini mendapat perlindungan.
Jokowi berada di Hanoi setelah melakukan kunjungan beberapa hari di Seoul, Korea Selatan. Ia tiba di Hanoi, Selasa (11/9/2018). Dalam kunjungan ini, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi dan sejumlah menteri.
Menurut Presiden, para investor Indonesia sangat ingin mengembangkan investasinya di Vietnam. Investor Indonesia merupakan salah satu investor tertua dan pertama yang ada di Vietnam.
"Oleh sebab itu, tadi saya menitipkan kepada Presiden Tran Di Quang untuk dapat melindungi investor Indonesia dan memberikan perlakuan yang adil dan baik," katanya.
Pemerintah Indonesia dan Vietnam telah menyepakati peningkatan kerja sama dalam berbagai bidang termasuk perdagangan, investasi, dan pemberantasan pencurian ikan. Juga penyelesaian pembahasan Zone Ekonomi Eksklusif serta perdamaian kawasan.
Kata Presiden, tren perdagangan kedua negara yang terus meningkat beberapa waktu belakangan. Ke depan akan terus digali potensinya serta dikembangkan untuk kemajuan kedua negara.
"Dalam tiga tahun belakangan ini tren perdagangan kita cukup baik dan mencapai nilai 6,8 miliar dolar AS, kita ingin nantinya pada tahun 2020 perdagangan kita bisa mencapai 10 miliar dolar AS," kata Jokowi dalam konferensi pers di Hanoi.
Salah satu upaya yang dilakukan kedua negara adalah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang saat ini masih terjadi. Termasuk ekspor produk otomotif Indonesia. "Saya tadi telah meminta perhatian Presiden Tran Dai Quang agar hambatan-hambatan perdagangan dapat dihilangkan, termasuk produk-produk otomotif Indonesia," tuturnya.
Lebih jauh, Indonesia dan Vietnam juga akan meningkatkan kerja sama di sejumlah bidang lainnya. Keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam hal pemberantasan pencurian ikan ilegal di perairan masing-masing.
"Oleh karena itu, pemerintah menandatangani 'joint communique' IUU (illegal, unreported and unregulated) Fishing pada kunjungan ini. Ini sangat penting artinya," kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo dan Presiden Tran Dai Quang juga sepakat untuk mengintensifkan penyelesaian pembahasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara.
Selain itu, di bidang perdamaian, Presiden Joko Widodo juga menyinggung masalah Laut Tiongkok Selatan (LTS). Berkaitan dengan itu, Indonesia menyambut baik kemajuan dari proses negosiasi "code of conduct" di LTS.
"Saya menyambut kemajuan yang telah dicapai dalam perundingan 'code of conduct'. Hal ini tentu akan berkontribusi besar dalam memastikan Laut Tiongkok Selatan menjadi kawasan yang aman, adil dan damai," kata Presiden.
Sebelum pernyataan pers bersama kedua pemimpin negara, dilakukan pertemuan bilateral yang dihadiri sejumlah menteri dari masing-masing negara.
Dalam kesempatan itu, kedua negara telah menandatangani 2 nota kesepahaman yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden Tran Di Quang.
Kedua nota kesepahaman dimaksud ialah Rencana Aksi Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam 2019-2023 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Vietnam.
Selain itu Komunike Bersama untuk memerangi penangkapan ikan ilegal serta mempromosikan tata kelola perikanan berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam.
Turut hadir dalam pertemuan bilateral tersebut Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk Vietnam Ibnu Hadi. (Rif/antara)