NKRI Pancasila Bhineka Tunggal Ika, JK: Jangan Hanya Jadi Pemanis

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan,  NKRI, Pancasila dan Bhineka Tunggal  Ika, jangan dijadikan pemanis berorasi. Tapi harus dihayati dan diimplementasikan dalam tatanan berbangsa dan bernegara.

"Kalau Ketiganya itu dihayati dan diamalkan  dengan konsekuen, di negeri tidak akan terjadi konflik bernuansa SARA", kata JK di Kantor Wapres, Rabu 21 Agustus 2019.

JK  menyayangkan di negeri ini masih ada orang yang senang melihat bangsanya sendiri ribut. Lalu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan mencari panggung.

"Kalian wartawan pasti tahulah, siapa yang suka jadi 'kompor' itu," katanya.

Menurut JK insiden bendera di Asrama Mahasiswa Papua di Serabaya, sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik baik. Karena ada pihak yang  manas-manasi, akhirnya insiden tersebut meluas sampai ke Papua.

"Kalau Insiden diserahksn Bu Risma (Wali Kota Surabaya - Red) tidak ada yang ngompori, pasti beres. Bu Risma 'kan Emaknya anak-anak Papua di Surabaya,"  kata JK.

Wapres menyebut isu SARA itu ibarat bahan bakar yang mudah tersulut api.

"Alhamdulillah sekarang situasinya berangsur-angsur pulih, dan saling memahami kekurangannya," kata JK.

Terkait dengan insiden di Asrama Mahasiswa Papua di Surabya, Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, mengatakan pertemuan lanjutan untuk membahas permasalahan Papua akan kembali digelar. Pemprov Jawa Timur akan jadi tuan rumah pertemuan tersebut.

Sejumlah pihak akan diundang dari Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Wiranto, hingga Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Sekarang yang dilakukan adalah merencanakan pertemuan di Jatim. Tuan rumah Bu Khofifah (Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa). Yang diundang Gubernur Papua beserta seluruh perangkatnya kemudian Papua Barat dan juga nanti kita akan menghadirkan Menko Polhukam, Kapolri, dan Mendagri," kata Akmal

Rencananya pertemuan tersebut akan digelar akhir bulan Agustus 2019. Kemendagri akan menjalin komunikasi dengan Pemprov Jatim dan Papua-Papua Barat terkait rencana pertemuan ini.

Sementara Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua sekaligus Staf Khusus Presiden untuk wilayah Papua, Lenis Kogoya, menyampaikan untuk kasus bendera akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

"Terus  masalah khusus untuk kelanjutan mahasiswa Papua akan dibuatkan  asrama berbentuk asrama Nusantara. Daerah-daerah yang kekhususan yang dianggap daerah tertinggal. Di Aceh, di Papua itu khusus Asrama Nusantara," Kata Lenis Kogoya. (asm)