Jelang Rekom Turun, PAC PDIP Surabaya Desak Usung Kader Sendiri
Surat rekomendasi PDI Perjuangan untuk pemilihan Walikota Surabaya, dikabarkan akan turun beberapa hari lagi. Rencananya akan diumumkan pada akhir bulan Juni atau paling lambat awal bulan Juli.
Dengan kabar tersebut, para kader arus bawah PDI Perjuangan Kota Surabaya yang berada di tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Ranting, mendesak dan memohon DPP PDI Perjuangan bisa merekom dan mengusung kader sendiri untuk pemilihan Walikota Surabaya.
Ketua PAC PDIP Tandes Surabaya, Achmad Heri Wiyono mengatakan, apabila DPP mengusung kader sendiri di pemilihan Walikota Surabaya alias kader asli, maka bisa dipastikan jalannya pemerintahan di Kota Surabaya akan didukung penuh tanpa terkecuali.
Bahkan, jika keputusan Pemkot Surabaya pahit sekalipun, akan tetap didukung dengan masukan kepada Walikotanya. Seperti yang mereka lakukan saat ini. Meskipun Walikota Surabaya Tri Rismaharini merupakan orang baru di PDIP.
"Kita yang ada di bawah, selalu disampaikan dan diingatkan oleh Dewan pimpinan cabang pada saat itu. Kita harus mendukung apapun kebijakan pemerintah Kota Surabaya, meskipun pahit rasanya andaikata harus kita telan, ya kita telan. Ibaratnya harus kita dilindungi Pemerintah Kota Surabaya kan, karena beliau dari PDIP Perjuangan. Meskipun itu bukan kader asli," kata Heri.
Selain itu, dengan diusungnya kader asli. Maka intrik dan gesekan antara kader pun bisa dihindari. Karena mereka sudah mengenal secara personal atau pun partai, tentang kader tersebut.
Meski begitu, ia tetap menyerahkan semua keputusan kepada DPP dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Apabila surat rekomendasi keluar, maka dirinya sudah tak lagi menuntut hal lain.
Karena menurut Heri, sebuah instruksi partai wajib tegak lurus harus dijalankan. Apa pun keputusannya, sejelek apapun hasilnya. Termasuk pula bila tak sesuai dengan keinginan para kader PDIP di Surabaya, maka tetap akan dilaksanakan.
"Kita ini kan sudah dilatih di kawah candradimuka. Artinya, jadi ngga boleh berpikir yang macam-macam. Satu instruksi ketua umum itu adalah segala-galanya di PDIP Perjuangan," katanya.
Sementara itu, menurut Ketua Ranting PDIP Kapasari Surabaya Ana Sumarni, kader PDIP di Surabaya banyak yang yang paham dan tahu kondisi lapangan, serta bekerja untuk rakyat itu bagaimana.
"Lho ya harus kader sendiri. Kalau kader sendiri itu kan sudah nyekek mas kalau orang Jawa bilang. Sudah paham lah, sudah ngerti," kata Ana.
Menurutnya, jika yang diusung adalah orang yang tak pernah masuk struktural partai, maka kader tersebut adalah kader karbitan. Tidak pernah berproses di PDIP, tapi memanfaatkan nama besar PDIP.
Ia mengaku, meski nantinya toh pun jika DPP PDIP mengusung bukan kader sendiri dirinya akan tetap mengikuti keputusan tersebut, meski secara pribadi kecewa. Karena menurutnya sebagai kader PDIP, mereka harus paham dan mengikuti semua aturan partai dan keputusan ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Lah kalau bukan orang PDIP asli yang direkom, karbitan itu mas namanya. Abal-abal, nggak jelas gitu. Ya jujur saja saya sih kecewa kalau misalnya memang bukan kader sendiri yang diusung. Meski kami akhirnya menurut dengan keputusan partai secara struktural," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Bappilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono menyebut jika surat rekomendasi peserta Pilwali Surabaya dari PDI Perjuangan, akan keluar akhir Juni atau awal Juli.
“Rencananya begitu (pengumuman rekom akhir bulan). Sampai saat ini untuk nama-nama semua masih berproses di DPP. Yang pasti bahwa itu adalah hak prerogatif Ketua Umum,” kata Deni kepada Ngopibareng.id, Sabtu 20 Juni 2020 di Kota Surabaya.