Jelang Ramadan Pekerjaan Rumah Pemerintah Lebih Berat
Pemerintah menyatakan bahwa pekerjaan rumah untuk menjaga pasokan dan harga bahan pokok khususnya beras pada bulan Ramadan tahun ini lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya, karena saat ini pemerintah masih berupaya menurunkan harga komoditas itu.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa pada tahun 2017 lalu, harga dan stok beras yang dimiliki pemerintah lebih baik dibandingkan dengan posisi harga dan stok awal tahun 2018. Pada awal 2017, stok pemerintah tercatat sebanyak 1,7 juta ton, sementara pada awal 2018 sebanyak 959 ribu ton.
"Pada 2018, bulan Suci Ramadan lebih berat dibanding 2017. Karena pada 2017, berangkat dari harga beras yang flat, hanya kita jaga jangan sampai bergejolak. Sedangkan pada 2018, kondisi dari harga tinggi, harus diturunkan, jangan ada gejolak," kata Enggartiasto, di Jakarta, Senin, 23 April 2018.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, tercatat pada awal tahun 2018 stok beras pemerintah yang ada di Perum Bulog sudah berada di bawah satu juta ton. Stok pemerintah itu terus mengalami penurunan hingga akhir Februari, menjadi sebesar 661 ribu ton.
Pemerintah pada akhirnya memutuskan untuk impor beras kualitas medium dari Vietnam dan Thailand sebanyak 500 ribu ton, dan diharapkan mampu meredam harga beras. Hingga saat ini, total realisasi impor beras oleh Perum Bulog tersebut sebesar 372.325 ton.
Tercatat, stok beras yang dimiliki Perum Bulog hingga 23 April 2018, sebesar 925.710 ton, yang terdiri dari stok beras medium sebanyak 598.927 ton, yang di dalamnya termasuk beras cadangan pemerintah sebesar 61.212 ton. Sementara sebanyak 326.783 ton merupakan stok beras premium.
Rata-rata harga beras nasional pada awal tahun 2018 sempat mencapai angka Rp11.116 per kilogram, sementara pada 2017, rata-rata harga tertinggi pada angka Rp10.703 per kilogram.
"Pada 2017 stok banyak harga flat, stok berlebih. Pada 2018, stok kita rendah dan harga naik," kata Enggartiasto.
Kementerian Perdagangan terus berupaya untuk menambah pasokan beras ke pasar konsumen. Setidaknya ada dua langkah yang akan ditempuh oleh Kemendag. Langkah pertama adalah, pedagang di pasar rakyat wajib menjual beras kualitas medium dengan Harga Eceran tertinggi (HET).
"Saya sampaikan, seluruh pedagang beras di pasar tradisional wajib menjual beras dengan HET. Kalau tidak siap, atau tidak punya stok beras medium dengan harga tersebut, maka beri tahu, dan Bulog akan menyuplai melalui mitranya kepada pedagang beras itu," kata Enggartiasto.
Kedua, pihaknya juga akan melakukan pengawasan langsung di 82 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Pemantauan dan pengawasan yang akan dilakukan oleh Eselon I Kemendag, dan jajaran lainnya bersama dengan Satgas Pangan di seluruh wilayah Indonesia. (ant/frd)