Jelang Pilkada, DPRD Desak Eri Cahyadi Tentukan Sikap Politik

Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya mengkritik Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi yang tak kunjung menentukan sikap jelang pemilihan Walikota Surabaya. Seperti diketahui, meski spanduk bernada kampanye Eri Cahyadi banyak bertebaran, namun hingga kini Eri Cahyadi belum memutuskan untuk mundur dari Aparatur Sipil Negara.

"Eri itu nggak punya etika. Kalau memang dia mau maju, mundur dari status ASNnya. Jangan begitu," kata Mahfudz Kamis 6 Agustus 2020.

Status Eri Cahyadi pun, menurut Mahfudz menjadi catatan khusus bagi dirinya. Apalagi menurut Mahfudz, orang Surabaya sering mengenal Eri sebagai anak emas Wali Kota.

"Anak emas penguasa. Harusnya tahu etika lah. Jangan bertindak pengecut," cetusnya.

Kritik keras juga dilontarkan kepada jajaran Inspektorat Pemkot Surabaya. Seharusnya, lembaga itu menurut Mahfudz bisa berbuat lebih terhadap ASN-nya yang diindikasikan ikut Pilwali.

Menurutnya, di Surabaya ini tidak ada birokrat lain yang pasang baliho selain Eri. Ia mempertanyakan, kemana ketegasan Inspektorat Pemkot Surabaya.

"Surabaya ini kok kayak ga punya Inspektorat. Masyarakat lah nanti yang akan menilai hasilnya. Masyarakat yang akan menilai ada birokrat yang tidak punya etika maju di Pilwali Surabaya 2020," katanya.

Ia yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PKB itu menyarankan agar Eri Cahyadi untuk mundur dari jabatan kepala Bappeko Surabaya bila secara terbuka mulai ‘berkampanye’ secara terbuka.

"Dia mundur sekarang juga atau rakyat Surabaya akan mencatat bahwa Eri pengecut. Nanti alasan tiba-tiba direkom, dia kan selama ini pakai dana APBD," katanya.

Sebagai anggota dewan, ia mengaku hingga saat ini tidak ada informasi bahwa Eri mundur. Sebab, pengajuan pengunduran diri pasti akan terdengar hingga DPRD Kota Surabaya.

"Belum ada itu. Kami pasti tahu kalau mundur. Nah saat ini potensi memanfaatkan kekuasaan oleh Eri saat ini sangat besar," tegasnya.

Selama ini lanjut Mahfudz, Eri selalu beralibi tidak maju. Meskipun poster maupun baliho yang bergambar dia tersebar di mana-mana. Modus demikian lanjut Mahfudz kembali adalah cara lama. Pura-pura tidak maju, namun ada niatan.

"Makanya alasan selalu seperti ini. Tak ada rekom, tak daftar. Tapi apabila direkom, diberi tugas jadi walikota mau bagaimana lagi," pungkasnya.

Eri Cahyadi sebelumnya pernah dipanggil oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya. Bawaslu Kota Surabaya memanggul Eri Cahyadi untuk mengklarifikasi dugaan dia berkampanye untuk maju dalam pemilihan Walikota Surabaya. Sedangkan satu sisi, dia masih tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara yang masih aktif.

Hasil klarifikasi itu, Eri mengaku tidak mengetahui adanya kampanye terselubung. Ia juga mengaku tak tahu asal mula alat peraga kampanye (APK) bergambar dirinya banyak bertebaran di jalanan, serta masalah deklarasi dukungan padanya.

“Sekali lagi saya tegaskan, jika saya tidak mendaftar di mana pun dan tidak menggerakkan siapa pun. Saya hanya fokus mengerjakan pekerjaan dan tanggung jawab saya saja karena semua itu merupakan amanah,” ungkap Eri, usai pemeriksaan Senin 17 Februari 2020.