Ilustrasi, perekaman KTP elektronik
Ilustrasi, perekaman KTP elektronik

Jelang Pilkada 2020, Dua Ribu Alat Perekam KTP-el Rusak

Ngopibareng.id Nasional 03 July 2019 22:05 WIB

Kementerian Dalam Negeri mengungkap sebanyak 25-30 persen alat perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang kini tersebar di 6.000 lebih kecamatan di Indonesia mengalami kerusakan menjelang bergulirnya Pilkada serentak 2020.

"Alat itu hasil pembelian Kemendagri pada kurun 2010 dan sudah banyak yang rusak," kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Rabu, 3 Juli 2019.

Menurut dia, alat perekam ini sudah tidak bisa dipakai lagi untuk memproses pembuatan KTP-el, sehingga perlu dilakukan penggantian dengan yang baru dalam rangka mendukung Pilkada serentak 2020.

Alat yang mengalami kerusakan itu terdiri atas komponen kamera, retina, tanda tangan digital, dan printer.

Zudan menyebut kerusakan alat rekam itu dipicu oleh faktor usia pemakaian yang sudah relatif lama. Komponen elektronik memiliki masa pakai yang ditentukan berdasarkan tingkat pemakaian, suhu hingga voltase listrik.

Meski tingkat perekaman KTP-el di Indonesia menjelang Pilkada serentak 2020 diklaim mencapai 99 persen rampung, namun pihaknya merasa perlu disediakan alat perekam tersebut demi optimalnya Pilkada.

Untuk itu Kemendagri mendorong pemerintah daerah di Indonesia untuk membeli alat perekaman KTP=el menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita dorong Pemda beli pakai APBD. Kita sudah perintahkan melalui Permendagri Pedoman Penyusunan APBD 2020 agar daerah anggarkan pada 2019 untuk belanja 2020," katanya.

Zudan menambahkan spesifikasi alat perekam yang akan dibelanjakan oleh Pemda harus sama agar cocok dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

"Tapi masih banyak daerah yang belum beli, sehingga kekurangan alat. Masih banyak yang belum menganggarkan alat KTP=el melalui APBD sampai saat ini," katanya. (ant)

Penulis : Witanto

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

16 Feb 2021 09:35 WIB

Pelantikan 19 Kepala Daerah Terpilih di Jatim Ditunda

Jawa Timur

Kemendagri menyampaikannya pada Setda Provinsi Jatim.

03 Feb 2021 19:59 WIB

Kemendagri: Bupati Sabu Raijua Terpilih Punya Paspor AS dan RI

Nasional

Bupati Sabu Raijua terpilih tak pernah lepas kewarganegaraan Indonesia.

23 Dec 2020 15:36 WIB

Khofifah akan Lantik Whisnu Jadi Plt Wallikota Surabaya

Surabaya

Pemprov Jatim masih tunggu surat pemberhentian Risma dari Mendagri.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...