Jelang Pelantikan Presiden, ISNU Ingatkan Budaya Demokrasi

18 Oct 2019 22:17 Nasional

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin akan dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang. Seluruh elemen masyarakat diimbau turut menyukseskan produk pemilihan umum yang berlangsung demokratis 17 April lalu.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Ali Masykur Musa menjelaskan, Jokowi-KH Ma'ruf Amin adalah produk pemilu yang sah dan demokratis. Untuk itu jelang pelantikan di Gedung Kura-kura esok Minggu, 20 Oktober, seluruh elemen bangsa harus menghormati.

"Demokrasi melalui Pilpres secara langsung oleh rakyat adalah instrumen demokrasi yang berdaulat dan berbudaya, karena itu hasilnya harus diterima dan dihormati," tutur Cak Ali, sapaan akrabnya, Jumat 18 Oktober 2019.

Lebih lanjut, Cak Ali menyebutkan bahwa selain kebenaran warga negara berpendapat, demokrasi telah memberikan ruang kebebasan berpendapat. Meski demikian, kebebasan tersebut harus tetap dalam batasan menjaga ketertiban sosial.

"Karena itu menjaga keamanan dan ketertiban sosial menjelang dan sesudah pelantikan Presiden dan Wapres adalah menjadi tanggungjawab semua pihak," tandas mantan Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan periode 209-2014 itu.

Cak Ali meminta kepada seluruh elemen bangsa memantau kerja pemerintahan Jokowi selama 5 tahun mendatang. Menurutnya, segala bentuk evaluasi kerja pemerintah harus tetap dilakukan dan disalurkan melalui ruang yang konstitusional.

"Yang terpenting, jaga dan pantau kinerja pemerintah sesuai dengan visi-misanya dan janji saat pemilu. Jika ada aspirasi yang belum tertampung dan berbeda, maka salurkanlah melalui mekanisme yang benar yaitu DPR, DPD dan MPR RI. Itulah cara berpolitik yang berbudaya, bukan melalui demokrasi jalanan," pungkasnya.

Demikian seperti dilaporkan Imam Kusnin Ahmad untuk ngopibareng.id.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengingatkan, religius Islam dan Nasionalisme menjadi konsep yang selaras dan serasi. Hal itu merupakan konsep yang telah digariskan Hadratussyaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, Pendiri NU.

Keselarasan religius dan nasionalis, adalah produk pengajaran pondok pesantren, yang merupakan basis pendidikan yang telah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka.

"Spirit agama dan nasionalisme harus saling bersinergi untuk membangun peradaban Islam yang damai dan terhindar dari konflik. Tanpa mempersatukan keduanya, konflik antar kelompok dan golongan tak mungkin bisa dihindarkan," tutur Kiai Said.

Hal itu diungkapkan Kiai Said Aqil Siroj, di Aula PWNU Jatim di Surabaya, Kamis 17 Oktober 2019 malam. Acara tersebut dihadiri sejumlah kalangan pendidik di lingkungan NU, guru-guru pesantren dan LP Maarif NU, serta anggota Pergunu.