6 Daerah Lumbung Pangan di Jatim Ini Diminta Percepat Masa Tanam
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta kesiapan enam daerah yang menjadi lumbung pangan jatim sekaligus lumbung pangan nasional dalam menghadapi waktu tanam di tengah musim kemarau pada bulan April sampai September tahun ini.
Menurutnya hal ini penting, untuk tetap menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia termasuk Jawa Timur.
Hal itu disampaikan langsung oleh Khofifah, saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama enam kepala daerah yang merupakan wilayah lumbung pangan Jatim yaitu Bupati Bojonegoro, Bupati Jember, Bupati Ngawi, Bupati Nganjuk, Bupati Tuban dan Bupati Tulungagung, Senin 1 Juni 2020 di Gedung Negara Grahadi
"Jadi sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19 di masing-masing Kabupaten ini, kita harus mengupayakan bagaimana tetap bisa berseiring dengan produktivitas pangan di musim kemarau 2020 di enam Kabupaten ini tetap dapat dimaksimalkan," kata Khofifah.
Ia menjelaskan bahwa instruksi tersebut didasari oleh arahan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, untuk bisa mempercepat masa tanam. Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya antisipasi akan kekhawatiran PBB terhadap kemungkinan kelangkaan pangan dunia.
Maka dari itu, dirinya kembali mengingatkan keenam Bupati wilayah Lumbung Pangan untuk bisa mengawal dan memonitor jalannya masa tanam. Terlebih mulai memasuki musim kemarau.
"Kami mohon agar percepatan tanam di bulan Juni ini bisa terkawal dan termonitor dengan baik oleh seluruh Bupati. Sehingga kita bisa menjaga ketahanan pangan nasional yang memang sebagian besar bertumpu pada surplusnya padi di Jawa Timur," katanya.
Persiapan masa tanam yang dimaksud Khofifah adalah kesiapan peralatan pra panen, seperti traktor roda dua maupun roda empat. Selain itu pendistribusian benih dan penyaluran pupuk subsidi kepada petani juga harus terkawal penuh oleh pemerintah daerah.
"Untuk proses distribusi benih dan penyaluran pupuk subsidi, agar semua dipastikan terkawal sampai ke petani," katanya.
Tak hanya itu, dirinya juga meminta agar setiap kepala daerah bisa memonitor Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di wilayahnya untuk memastikan masuk RDKK agar LMDH dapat menerima pupuk bersubsidi .
"Saya ingin LMDH semaksimal mungkin dapat termonitor. sehingga kebutuhan pupuknya bisa diakomodir di dalam RDKK. sehingga mereka dapat menerima pupuk bersubsidi," pungkas Khofifah.