Gubernur Kepri, Nudin Basirun saat dibawa ke kantor KPK, Kamis, 11 Juli 2019. (Foto: Antara)

Jatim Peringkat Tertinggi dari Kasus Korupsi Kepala Daerah

Nasional 12 July 2019 11:35 WIB

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat dalam kurun waktu 14 tahun, dari 2004 sampai Juli 2019 terdapat 104 kasus kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui operasi tangkap tangan (OTT) dan hasil pengembangan penyidikan.

Jumlah terendah pada 2004-2005 dimana hanya ada 1 kepala daerah yang terjerat korupsi. Ironisnya, angka korupsi yang melibatkan kepala daerah melonjak pada 2008, yakni ada sebanyak 29 kasus. Pada 2014, ada 14 kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Peneliti ICW Egi Primayoga mengatakan, sejarah kelam ketika banyak kepala daerah yang ditangkap KPK menjelang Pilkada. Dilihat per wilayah, lanjut Egi, Jawa Timur merupakan provinsi yang kepala daerahnya paling banyak tersandung korupsi, yakni 14 kasus.

Di urutan kedua, wilayah Sumatera Utara dengan 12 kasus. Disusul Jawa Barat sebanyak 11 kasus. Untuk Jawa Tengah ada 8 kasus, Sulawesi Tenggara 6 kasus. Sedangkan Papua dan Riau ada 5 kasus.

Kepala Daerah di Jawa Timur yang terlibat korupsi menjelang Pilkada lain, Bupati Jombang Nyono Suhadi, Walikota Malang Moh Anton, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Walikota Blitar Samanhudi Anwar, Walikota Pasuruan Setiyono, dan Bupati Malang Rendra Krisna.

"Beberapa bupati waktu itu kepada penyidik KPK mengakui, melakukan perbuatan tercela karena butuh biaya untuk Pilkada," kata Egi kepada ngopibareng.id, Jumat 12 Juli 2019.

Bukannya menurun, kepala daerah yang terjaring OTT KPK juga marak di tahun 2019. Terbaru, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun terkait dugaan suap pemberian izin lokasi untuk rencana reklamasi di Kepulauan Riau. Sebelum Nurdin Basirun, KPK telah menangkap dua kepala daerah lainnya, yakni Bupati Mesuji Khamami dan Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. 

Wakil Ketua KPK, Basariyah Panjaitan mengatakan, Nurdin Basirun ditangkap pada Rabu, 10 Juli 2019. "Kejadian ini patut disesalkan, kok nggak ada takutnya," ujarnya.

KPK menahan Nurdin Basirun bersama tiga orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, ia ditahan di Rutan Klas I Cabang KPK yang berlokasi di belakang gedung Merah Putih KPK. Sedangkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Edy Sofyan (EDS) ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. 

Selanjutnya, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Budi Hartono (BUH) ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur, dan Abu Bakar (ABK) dari pihak swasta ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK. Tersangka ditahan 20 hari pertama, untuk mempermudah penyidikan.

Penulis : Asmanu Sudharso

Editor : Yasmin Fitrida

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

04 Jul 2020 11:15 WIB

OTT Bupati Kutai Timur dan Istri Hasil Penyadapan UU KPK Baru

Korupsi

Penyadapan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas KPK.

03 Jul 2020 23:48 WIB

Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditetapkan Sebagai Tersangka

Korupsi

Termasuk istri Bupati Kutai Timur juga ditetapkan sebagai tersangka.

03 Jul 2020 10:26 WIB

Wou...15 Orang Kena OTT KPK di Kutai Timur

Korupsi

Mereka diduga korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...