Jatim Raih 9 Penghargaan dari Menkopolhukam

Sidoarjo: Jawa Timur kembali meraih penghargaan Prestasi Kinerja Tertinggi dari Presiden dengan  memborong sembilan penghargaan. Jatim dinilai berhasil menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015 oleh Pemerintah Pusat, dengan Pemprov. Jatim memperoleh penghargaan sebagai kategori provinsi berkinerja terbaik tertinggi nasional.

Penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Jatim, Soekarwo.  Sedangkan  untuk kategori Kabupaten Berkinerja Terbaik Tertinggi Nasional diterima oleh Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan, Kab. Banyuwangi, Kab. Probolinggo. Kemudian untuk nominasi kabupaten berkinerja terbaik tertinggi nasional, Jatim memiliki satu wakil yaitu Kab. Malang.

Tanda penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Wiranto pada acara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXI Tahun 2017, yang bertemakan Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government di Alun-Alun Sidoarjo, Senin (25/4).

Jatim berhasil menorehkan prestasi dengan menorehkan sejumlah penghargaan dengan kategori Kota Berkinerja Tertinggi Nasional diterima oleh Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan satu kota masuk nominasi Kota Berkinerja Tertinggi Nasional diterima oleh Kota Kediri.

Gubernur Jatim menjelaskan, penghargaan yang diraih ini tidak terlepas dari kerja keras Bupati/Walikota se-Jawa Timur atas kerjasamanya dalam memajukan daerah dan memberdayakan masyarakat. “Prestasi kinerja ini membuktikan bahwa kerjasama sinergis disertai komitmen kuat akan membuahkan hasil yang nyata," paparnya.

Pakde Karwo juga menuturkan, dirinya merasa  beruntung menjadi Gubernur pada saat yang tepat dan di tempat yang tepat. Alasannya,  masyarakat Jatim merupakan petarung dengan etos kerja tinggi, sehingga dalam percaturan ekonomi global, Jatim mampu bersaing dalam membuat inovasi baru dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Wiranto menuturkan tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kualitas pelayanan publik yang prima. Pemda memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita tersebut yakni dengan acara membuat pola kebijakan pembangunan daerah dan memfokuskan terhadap kesejahteraan keluarga miskin.

Wiranto menjelaskan, dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, dapat disalah gunakan, salah satunya dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau HOAX serta mengganggu kebebasan orang lain. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu menjadikan atau menetralisir hal negatif menjadi hal positif. Salah satunya melalui e-government.Pemda harus mengembangkan pemanfaatan e-gov agar semua layanan kepada masyarakat bisa cepat dan tepat. (hrs)