Jatim Dalami Model Promosi Investasi Thailand

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya menggenjot investasi di wilayahnya. Melalui Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PPT), mereka mendalami model promosi investasi ke Bangkok Thailand.

Dipimpin PLT Kepala DPM Aris Mukiyono, mereka melakukan studi tentang model promosi investasi yang dilakukan negara ini. Ia didampingi Kabid Kerjasama & Promosi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jatim.

"Kami diminta Pak Gubernur untuk mendalami kebijakan dan cara mereka menarik investor asing. Apa saja daya tarik yang ditawarkan mereka," katanya kepada ngopibareng di Bangkok.

Selama tiga hari sejak 30 Oktober 2018, delegasi berdiskusi dengan Board of Invesment (BOI) Thailand, mendatangi pabrik investasi asing, dan kawasan industri di Bangkok. Juga bertemu Minister Counsellor bidang ekonomi KBRI di Bangkok Lingga Setiawan.

Dalam pertemuan dengan BOI Thailand terungkap bahwa negeri gajah ini sudah meningkatkan jenis dan target investasi asing yang masuk ke negerinya. Mereka sudah mulai menyasar industri yang berteknologi tinggi dan berorientasi lingkungan.

Bahkan, Thailand menyiapkan berbagai insentif pembebasan pajak untuk industri yang sesuai dengan target yang dibutuhkan negerinya. Mereka juga sudah membebaskan kepemilikan 100 persen asing, tanpa konten lokal, tak harus komoditi ekspor, dan tanpa pembatasan mata uang asing.

Sejumlah insentif pajak diberikan kepada investasi asing yang mengembangkan industri bio, medis, advance manufacturing, industri dasar & pendukungnya, layanan & bisnis bernilai tinggi, dan industri digital & kreatif. Investor untuk itu semua diiming-imingi 8 tahun bebas pajak.

Thailand juga memberikan pembebasan pajak selama 13 tahun lebih untuk investor asing yang mengembangkan industri berbasis teknologi maupun proyek reseach and development. Teknologi yang ditarget mulai nano teknologi, bio teknologi, advance material teknologi, dan teknologi digital.

Yang menarik, untuk memeratakan pembangunan, Thailand memberikan tambahan insentif bagi investor yang mau membuat pabrik di kawasan ekonomi khusus, di 20 provinsi termiskin, perbatasan selatan Thailand, dan koridor ekonomi wilayah timur Thailand. 

"Di Thailand, koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah relatif tidak ada masalah. Kecuali Bangkok dan Puket, gubernur di sini ditunjuk oleh pemerintah pusat. Karena itu, mereka pasti sejalan dalam setiap kebijakan," kata Lingga Setiawan. (rif)