Wiranto, memberikan keterangan kepada wartawan. foto:asm

Menkopolhukam: Tujuan Tak Relevan, Jangan Mobilisasi Massa! 

Nasional 28 November 2018 13:53 WIB

Menko Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menegaskan, sebaiknya tak ada pengerahan massa untuk reuni PA 212.  Energi reuni PA 212 itu sebaiknya dialihkan untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.

Reuni 212 menurut rencana digelar Minggu 2 Desember 2018. Puluhan ribu massa dari berbagai daerah dikabarkan akan hadir di acara tersebut. 

Wiranto berpandangan, reuni 212 untuk saat sekarang sudah tidak relefan lagi. Kasus Ahok yang menjadi target 212 sudah terpenuhi. Ahok yang didakwa melakukan penodaan agama, sudah dihukum selama dua tahun.

"Saya berpandangan tidak relefan dan tidak ada manfaatnya reuni PA 212 dipaksa-paksakan," kata Wiranto .

Menurut Menkopolhukam, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi hajatan besar. Yakni pesta demokrasi: pemilu legislatif yang digelar bersamaan dengan Pemilu Presiden.

Sebab itu energi yang terbuang percuma pada saat reuni PA 212, sebaiknya dialihkan untuk mensukseskan Pemilu dengan mendorong partisipasi masyarakat supaya menggunakan hak pilihnya.

Kalau reuni PA 212 ini tetap dipaksakan, Wiranto menyarankan panitia jangan memobilisasi massa dari luar daerah, demi ketertiban dan keselamatan bersama.

Terpisah Wakil Komandan Korp Brimob Polri Brigjen Pol Abdulrahman Baso, mengatakan, untuk mengamankan jalannya reuni 212 di silang Monas Brimob menyiapkan 2.200 personel.

Sebelumnya Calon Wakil Presiden RI nomor urut 01 Ma'ruf Amin menilai gerakan Persaudaraan Alumni 212 tidak memiliki tujuan yang jelas, dan menjadi sebuah gerakan politik.

"Masalah Ahok sudah selesai tapi oleh kelompok tertentu dihidupkan lagi PA 212, tidak jelas tujuannya. Begitu juga dibentuk GNPF ulama, ulamanya mana, fatwanya mana. Ini jadi gerakan politik kita waspadai," kata Maruf .

Ma'ruf menekankan dirinya ikut terlibat dalam gerakan 212 untuk mengawal kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dengan mengeluarkan fatwa bahwa Ahok menghina agama.

Kemudian dalam perjalanannya dibentuk Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), yang di dalamnya ada pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab dan ustadz Bachtiar Nasir.

"Kemudian digerakkan 411 dan 212, tujuannya supaya Ahok dihukum, alhamdulillah selesai. GNPF MUI saya bubarkan," ujar dia. Namun, kata dia, setelah kasus Ahok selesai gerakan lain muncul dengan nama PA 212 dan GNPF Ulama tanpa tujuan yang jelas dan menjadi gerakan politik. (asm)

Penulis : Asmanu Sudharso

Editor : Widi Kamidi

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

30 Mar 2020 16:54 WIB

Hari Film Nasional Diawali Darah & Doa Karya Usmar Ismail

Film

Hari Film Nasional diperingati setiap tanggal 30 Maret.

24 Mar 2020 19:02 WIB

UN Ditiadakan, Dindik Surabaya Mengaku Belum Terima Instruksi

Surabaya

Dengan dalih, pemerintah pusat belum mengirim edaran resmi.

24 Mar 2020 11:45 WIB

Presiden Tawarkan Tiga Opsi untuk UN 2020

Nasional

Virus corona mengganggu proses belajar mengajar.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.