PENJELASAN: Menlu Retno Marsudi ketika menjawab pertanyaan awak media di Bogor. (foto: setneg for ngopibareng.id)
PENJELASAN: Menlu Retno Marsudi ketika menjawab pertanyaan awak media di Bogor. (foto: setneg for ngopibareng.id)

Jadi Anggota Tidak Tetap di PBB, Ternyata Ini Faktor Penentu Terpilihnya Indonesia

Ngopibareng.id Nasional 12 June 2018 20:06 WIB
"Beberapa hal yang menyumbang kemenangan Indonesia antara lain yang pertama, kondisi dalam negeri Indonesia yang demokratis, stabil, dan damai. Kondisi dalam negeri Indonesia ini memiliki kontribusi yang besar dalam kemenangan ini," kata Presiden Joko Widodo

 

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 ini merupakan kepercayaan internasional untuk yang keempat kalinya bagi bangsa ini. Merujuk laman Dewan Keamanan PBB, Indonesia sebelumnya pernah mendapatkan kepercayaan serupa pada 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Sejumlah hal menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mendapatkan dukungan kali ini dengan 144 suara dari 190 negara anggota PBB. Faktor pertama ialah kondisi dari dalam negeri Indonesia itu sendiri yang dinilai demokratis, stabil, dan damai.

"Beberapa hal yang menyumbang kemenangan Indonesia antara lain yang pertama, kondisi dalam negeri Indonesia yang demokratis, stabil, dan damai. Kondisi dalam negeri Indonesia ini memiliki kontribusi yang besar dalam kemenangan ini," kata Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 12 Juni 2018.

Selanjutnya, rekam jejak Indonesia dalam pergaulan internasional turut mendapatkan tempat tersendiri. Kontribusi diplomasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia selama ini telah berandil besar dalam pencapaian ini.

"Yang kedua, rekam jejak dan kontribusi diplomasi Indonesia dalam turut menjaga perdamaian dunia," tutur Presiden.

Selain itu, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa independensi politik luar negeri Indonesia dan peranan Indonesia dalam menjembatani perbedaan-perbedaan di negara konflik sekalipun juga menjadi penentu bagi keberhasilan Indonesia.

"Yang ketiga, independensi politik luar negeri Indonesia, netralitas politik luar negeri Indonesia. Dan yang keempat, peran Indonesia dalam menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada termasuk di negara-negara yang dilanda konflik," ucapnya.

Setelah tergabung dalam anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, setidaknya Indonesia akan memberikan empat prioritas dalam keanggotaannya. Presiden berujar, pertama, Indonesia ingin mengedepankan penyelesaian konflik dengan cara-cara damai. Kedua, Indonesia juga mendorong hubungan yang lebih erat antara organisasi-organisasi kawasan dengan Dewan Keamanan PBB.

"Kita ingin memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai. Kemudian kita ingin memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan Dewan Keamanan PBB," ujarnya.

 

Presiden Jokow Widodo ketika memberi keterangan resmi pada pers di Istana Bogor foto setneg for ngopibarengidPresiden Jokow Widodo ketika memberi keterangan resmi pada pers di Istana Bogor. (foto: setneg for ngopibareng.id)

Selain itu, Indonesia juga akan menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menangani kejahatan lintas batas, termasuk kejahatan terorisme yang menjadi masalah bersama negara-negara di dunia.

“Kita ingin meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas termasuk di dalamnya terorisme. Serta kita ingin menyinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030," tandasnya.

Isu Palestina Jadi Prioritas

Bergabungnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 akan membuat diplomasi Indonesia berjalan dengan lebih praktis dan efektif. Hal ini salah satunya akan dimanfaatkan Indonesia dalam menegaskan dukungannya bagi perjuangan rakyat Palestina.

Dalam pernyataan resminya, Presiden Joko Widodo menegaskan keberpihakannya itu akan menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam keanggotaannya di Dewan keamanan PBB. "Secara khusus saya berpesan kepada Menteri Luar Negeri untuk memberikan prioritas pada isu Palestina. Isu Palestina akan menjadi prioritas dalam Dewan Keamanan PBB," ujarnya.

Kepala Negara juga langsung menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk mempersiapkan diri dalam enam bulan ke depan sembari menunggu keanggotaan Indonesia yang aktif mulai 1 Januari 2019 mendatang. "Kepercayaan dunia ini adalah tanggung jawab yang harus kita tunaikan dengan baik," imbuhnya.

Keberpihakan Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina juga ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam kesempatan yang sama. Ia mengatakan bahwa isu Palestina akan selalu menjadi prioritas utama yang akan diperjuangkan Indonesia.

"Bahkan setelah Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Presiden telah memberikan arahan langsung agar isu Palestina menjadi prioritas. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan, tidak ada perubahan atau bahkan justru terjadi penebalan keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai atau berjuang untuk merebut hak-hak Palestina," ucap Retno.

Dalam keanggotaannya nanti, Indonesia setidaknya telah melihat adanya peluang bagi upaya ini. Menteri Retno mengatakan bahwa Indonesia dapat memberikan dorongan bagi negara-negara anggota PBB untuk mengimplementasikan resolusi-resolusi damai yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan PBB selama ini.

"Kita ingin mendorong agar resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina yang jumlahnya cukup banyak dan saya kira kalau kita bicara mengenai elemen dari resolusi-resolusi tersebut sudah cukup kaya sehingga dorongan kita agar resolusi tersebut dapat diimplementasikan," ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga akan mengajak negara-negara anggota lainnya untuk kembali memulai pembicaraan masalah perdamaian ini. Retno menyebut bahwa belakangan, upaya-upaya pembicaraan damai serupa itu tampak terhenti.

“Kita melihat bahwa negosiasi dalam rangka perdamaian sudah cukup lama terhenti. Kita akan mencoba mencari jalan, tentunya ini tidak hanya dilakukan Indonesia sendiri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, tetapi kita akan berbicara dengan negara anggota lainnya agar mendorong dimulainya pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah perdamaian ini," tandasnya.

Demikian keterangan diterima ngopibareng.id, dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden. (adi)

Penulis : Riadi

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

01 Mar 2021 18:50 WIB

Empat Pernyataan Sikap PWNU Jatim Tolak Investasi Miras

Nasional

Minuman beralkohol diharamkan agama.

01 Mar 2021 18:39 WIB

Setelah MUI, Ketum PBNU Tolak Perpres Investasi Miras

Nasional

Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj tolak Perpres investasi miras.

01 Mar 2021 15:26 WIB

Tinjau Vaksinasi di Yogyakarta, Jokowi Harap Ekonomi Bisa Pulih

Nasional

Presiden Jokowi meninjau vaksinasi massal di Yogyakarta.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...