Pendukung Jokowi Minta Jatah Komisaris BUMN sebagai Balas Budi
Organisasi masyarakat Pro Jokowi (Projo) meminta Kementerian BUMN menambah jumlah relawan Presiden Jokowi yang menduduki jabatan komisaris atau direksi. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Amin AK menilai tuntutan tersebut akan menjadi beban bagi negara.
"Jadi ya mestinya kita semua itu mbok ya berpikir. Jangan berpikir pribadi atau hanya kepentingan kelompok. Kasihan kan dampaknya ke rakyat. Menurut saya, tuntutan kayak gitu ya tadi, menjadi beban akhirnya. Beban negara," kata Amin di Jakarta 2 November 2020.
Amin tidak setuju usulan dari Projo yang meminta jumlah relawan Jokowi di jajaran BUMN diperbanyak. Bahkan, ia menegaskan ketidaksetujuannya terhadap siapa pun yang memberi usulan serupa.
Keinginan Relawan Pro Projo menguasai posisi komisaris lebih banyak di BUMN, juga disindir oleh Wasekjen PPP, Achmad Baidowi. Dia menegaskan pilihan dalam pemilihan presiden pilpres tidak selalu transaksional.
"Kalau soal permintaan sih biasa saja. Namanya aja minta gitu. Cuma kan semuanya terukur kontribusi dalam pilpres, misalkan kalau itu dikatakan jerih payah ya. Tetapi kan sekali lagi, pilihan di pilpres itu kan dukung mendukung kan tidak selalu transaksional," ujar Baidowi kepada wartawan, Senin 2 November 2020
Anggota Komisi VI DPR RI ini, mengatakan bahwa keputusan untuk mengangkat jajaran direksi-komisaris BUMN berada di tangan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut dia, Erick Thohir juga memiliki parameter tertentu.
"Yang penting dikabulkan atau tidak itu kan tergantung dari yang punya otoritas, Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN sebagai mantan Ketua TKN-nya Jokowi, sekaligus pembantunya presiden dalam kabinet. Dan beliau ya memiliki parameter tertentu, tidak sembarang orang permintaannya mesti langsung dikabulkan. Tapi harus dilihat dulu, dilihat dulu bagaimana-bagaimananya," ucapnya.
Selain itu, Awiek mengungkapkan sudah ada sejumlah relawan yang menjadi komisaris BUMN. Mulai dari pendukung yang tergabung dalam partai politik maupun nonpartai.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini, juga mengatakan tidak banyak pendukung Jokowi dari partai koalisi yang menduduki posisi komisaris BUMN. Awiek menegaskan ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi direksi atau komisaris BUMN.
Wakil Ketua Umun DPP PKB, Hanif Dakiri dihubungi secara terpisah, mengatakan kalau soal jasa-jasaan dalam mengantarkan Jokow menuadi Presiden lagi, peran PKB juga sangat besar. Tapi tidak mau mengklaim yang paling berjasa dan tidak nuntut macam macam.
"Kalau sekarang ada yang menuntut balas budi minta menjadi komisaris di BUMN, berarti dukungan pada Pak Jokowi tidak ikhlas dong," kata Hanif melalui telepon genggamnya, Senin, 2 November 2020.