IWRM Jadi Concern PUPR Untuk Pengelolaan Air Indonesia

Sumber daya air di Indonesia menjadi salah satu perhatian dari Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Arahan dari Presiden Joko Widodo mengenai penggunaan sumber daya air di Indonesia diterapkan oleh Kementerian PUPR dengan program Integrated Water Resources Management (IWRM).

Hal itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Anita Firmanti dalam acara The 3rd International Conference of Water Resources Development and Enviromental Protection (ICWRDEP), Sabtu 12 Oktober 2019 di Universitas Brawijaya.

Menurut Anita, IWRM berfokus untuk mengintegrasikan semua pengetahuan tentang hidrological pada 1 tiang manajerial. Salah satunya adalah pembentukan Balai Besar Wilayah Sungai di Indonesia. Sehingga, semua stakeholder tahu bagaimana kualitas sungai, pemanfaatan air sungai, dan lainnya.

"Balai itu sebagai nahkoda sungai ibaratnya. Memanfaatkan air dari sungai itu harus ada izinnya. Jadi semua upaya atau mau bangun dam, bendungan itu  ke balai. Ini terkait juga dengan pemerintah daerah dan Kementerian Kehutanan dan lainnya. Kita sudah usaha untuk lakukan itu. Ya itulah IWRM," kata Anita.

Selain pembentukan balai, IWRM dari PUPR juga masuk dalam prinsip hukum, yang tertuang dalam Undang-undang Sumber Daya Air (UU SDA) yang disahkan oleh DPR RI beberapa waktu yang lalu. Menurut Anita, dalam UU SDA tersebut, sudah mendasarkan bahwa, air dari hulu ke hilir akan dikelola oleh satu manajemen yang terintegrasi.

"Kita punya dewan SDA itu terdiri dari berbagai kementerian yang memiliki tugas-tugas dibidang keairan dan juga yang terkait dengan air. Yang paling erat hubungannya Kementerian Kehutanan. Lalu juga pemda itu berkaitan dengan masyarakat di bagian hilir. Jadi, kita sudah berusaha untuk membentuk sebuah sistem pengelolaan air terpadu di Indonesia," kata Anita.

Ia berharap, kedepannya Undang-undang Sumber Daya Air itu akan bisa merombak sistem lama di Indonesia, yang selama ini membuat air sungai khususnya tercemar. Baik sampah hingga limbah. Sehingga, visi-misi Presiden terkait mandiri dalam bidang water resources itu terlaksana.

Bukan hanya itu, ia meminta pemda dan masyarakat juga turut terlibat dalam mensukseskan hal itu. Sehingga, kerja pemerintah ada semakin mudah, untuk membuat air Indonesia kembali bisa dinikmati masyarakat.

"Rakyat juga harus bantu. Pemda harus ada awareness juga. Tujuan kita biar tercapai," kata dia.

Kedepannya, PUPR berharap akan ada riset terkait dengan water resources management, seperti dalam acara di Universitas Brawijaya tersebut. Sehingga semua pihak akan lebih mengerti, bagaimana langkah Pemerintah untuk mengembalikan kejayaan air Indonesia.

"Jadi bisa melibatkan balai, pemda, dan semuanya. Akhirnya terintegrasi menuju satu tujuan bagaimana kita mengendalikan Sumber daya air itu," pungkasnya