Israel, Terapkan Hukum Militer terhadap Anak-anak Palestina

Israel merupakan satu-satunya negara di dunia yang menerapkan hukum militer terhadap anak-anak. Anak-anak Palestina yang ditahan diperlakukan dengan kasar dan tidak diberikan hak untuk menelepon orang tuanya.

Bulan lalu, Mahkamah Agung Israel menolak menyidangkan petisi yang diajukan oleh pembela hak asasi manusia yang menuntut agar anak-anak yang ditahan diberi kesempatan menelepon orang tua.

Penolakan ini membuat pengadilan dan penjara anak-anak ini, termasuk perlakuan buruk terhadap tahanan, mendapat perhatian besar.

Malak Al-Ghalith, misalnya, ditahan ketika berumur 14 tahun. Ia dibawa ke kamp militer di Jerusalem dan diinterogasi di sana. Ia kemudian disuruh menandatangani dokumen yang ditulis dalam bahasa Ibrani yang tak ia pahami.

Anak perempuan ini dituduh membawa pisau dan melakukan serangan terhadap serdadu Israel. Malak baru tahu tuduhan itu di pengadilan, berdasarkan dokumen yang ia tanda tangani tadi.

Akhirnya berdasarkan video rekaman interogasi, diketahui Malak tak pernah melakukan yang dituduhkan.

"Oleh karena itu saya hanya ditahan delapan bulan," kata Malak.

Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang menerapkan pengadilan militer terhadap anak-anak. Sistem ini diterapkan terhadap anak-anak Palestina di daerah pendudukan di Tepi Barat.

Setiap tahunnya, sekitar 500 anak menjalani proses ini, dan yang termuda yang pernah menjalaninya tercatat berusia 12 tahun.

Mereka harus menjalani prosedur ini karena dianggap ancaman terhadap keamanan nasional.

Salah satu yang juga pernah menjalani ini adalah Ahed Tamimi. Video Ahed menampar serdadu Israel sempat viral dan ia menjadi terkenal karenanya.

Saat itu Ahed berusia 16 tahun dan ia mengaku diperlakukan kasar selagi dalam tahanan. "Saya didudukkan di kursi di sudut ruangan, kaki dan tangan saya diborgol," katanya.

Menurut Konvensi PBB mengenai Perlidungan Anak, jika seorang anak mengalami penahanan, ia tidak boleh diborgol serta harus segera diberi akses kepada pengacara.

Ahed menjalani penahanan selama 8 bulan. Menurutnya yang paling sulit selama itu adalah masa-masa interograsi. "Masa interograsi panjangnya 16 hari, dan selama itu saya diinterograsi 4 kali," kata Ahed.

Namun yang paling kontroversial adalah Administration Detention (AD). Menurut ketentuan di sini, militer Israel boleh menahan seseorang tanpa tuduhan yang jelas atau tanpa proses pengadilan berdasarkan "bukti rahasia" yang tak ditunjukkan kepada tahanan maupun pengacara mereka.

Menurut Israel, tahanan dalam kategori ini merupakan ancaman terhadap keamanan nasional sehingga kasus mereka bisa digolongkan rahasia.

Selama dalam tahanan, Husam mengaku ditahan dalam sel isolasi. Menurut Husam di dalam sel itu ia harus tidur di atas selimut yang basah yang digeletakkan diatas tanah di dalam kamar mandi.

Menurut Husam, sesungguhnya sel itu adalah kamar mandi. "Tak ada yang tahan di sana karena selnya sangat jorok," katanya.

Militer Israel menyatakan, Husam ditahan berdasarkan informasi "yang memperlihatkan niatan untuk melakukan serangan teror dan dukungan terhadap kelompok ISIS". Demikian dikutip dari BBC, Minggu 1 September 2019.

Husam sendiri mengaku kehilangan fokus sama sekali dalam tahanan, dan tak ingat apakah ia ditawari pengacara saat berada di sana.

Namun Husam megaku ia tak melakukan apa-apa terhadap militer Israel.

Kelompok hak asasi manusia menyatakan penahanan dan pengadilan terhadap anak-anak ini terjadi terus menerus.

Saher Francis dari Addamer, kelompok yang mengadvokasi tahanan Palestina di Tepi Barat, menyatakan bahwa hal itu merupakan "bagian dari sistem".

"Bayangkan bagaimana militer merazia rumah di tengah malam lalu menahan anak berumur 14 tahun. Pengaruhnya tak hanya terhadap si anak tetapi juga seluruh keluarga," kata Francis.

"Saya tak akan percaya jika ini dibilang terkait masalah keamanan. Ini soal tindakan mengendalikan dan memelihara penindasan terhadap seluruh masyarakat, khususnya anak-anak," tambahnya.

"Pada akhirnya ini akan mempengaruhi seluruh generasi".

Pihak Israel membantah semua hal ini. Jaksa militer Israel di Tepi Barat Maurice Hirsch menyatakan pengakuan-pengakuan itu tidak benar. Menurutnya, pengadilan khusus untuk Palestina itu dimandatkan oleh Konvensi Jenewa Keempat, terutama pasal 66.

Maurice yang menulis dakwaan terhadap ratusan anak-anak menyatakan pengakuan anak-anak itu tidak berdasar. Menurutnya, dokumen pengakuan anak-anak itu ditulis dalam bahasa Arab dan itu yang jadi dasar penuntutan.

"Lagipula ada rekaman audio dan video untuk pengakuan tersebut," katanya lagi.

Terkait kasus Malak Al-Ghalith yang mengaku dipaksa menandatangani dokumen berbahasa Ibrani serta akhirnya bebas setelah bukti video memperlihatkan ia tak bersalah, pihak militer Israel menolak berkomentar.

Menurut Konvensi PBB untuk Perlindungan Anak, anak-anak hanya boleh ditahan sebagai sebuah langkah terakhir. Apabila ditahan, mereka tidak boleh diborgol dan harus segera didampingi oleh pengacara serta penerjemah. Mereka juga harus diperlakukan dengan hormat.