Intensifikasi Zakat, Ma'ruf Amin Tekankan Wakaf Uang

Di panggung debat kelima, Cawapres nomor 01 KH Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia saat ini sudah mempunyai lembaga zakat.

"Soal zakat ini sebenarnya kita punya lembaganya, lembaga baznas dan juga laznas dan juga badan wakaf nasional kita," ujarnya dalam debat kelima Pilpres di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu 13 April 2019.

Menurut Kiai Ma'ruf, saat ini proses intensifikasi terhadap zakat dan wakaf sedang dilakukan. Selain itu, juga pentingnya pengembangan soal wakaf uang.

"Sekarang dilakukan intensifikasi dan kemudian mengumpulkan wakaf uang, itu kan biasa wakaf tanah, kuburan, madrasah, masjid, sekarang sudah dikembangkan wakaf uang," kata Kiai Ma'ruf Amin, menanggapi Sandiaga Uno.

Cawapres Sandiaga Uno sebelumnya, sempat membanggakan mal sadar zakat saat dirinya menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta. Menurut Sandiaga, pemerintah harus menjemput bola untuk meningkatkan penerimaan zakat.

"Untuk zakat kami dulu di Jakarta memulai mal sadar zakat kita harus jemput bola, dan gunakan teknologi digital. Digital economy ini akan mampu meningkatkan penerimaan pajak," kata Sandiaga.

"Kartu Pra-Kerja akan melakukan pelatihan, training, baik di dalam negeri maupun luar negeri lulusan SMK, akademi perguruan tinggi, maupun korban PHK," kata Jokowi.

Program Andalan

Capres petahana Joko Widodo menyampaikan program andalanya, di pembukaan debat terakhir Pilpres 2019. Namun, untuk pemaparan visi-misi ini, cawapres Ma'ruf Amin tak ikut turut serta.

"Di bidang kesejahteraan sosial, kami akan keluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) seperti ini," ujar Jokowi sambil mengangkat contoh KIP Kuliah.

Menurut Jokowi, KIP Kuliah akan sangat berguna bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. "Anak-anak tak mampu bisa berkuliah, baik di akademi maupun perguruan tinggi," tuturnya.

Kemudian Jokowi menunjukkan Kartu Pra-Kerja dan Kartu Sembako. Kartu Pra-Kerja diperuntukkan buat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Kartu Pra-Kerja akan melakukan pelatihan, training, baik di dalam negeri maupun luar negeri lulusan SMK, akademi perguruan tinggi, maupun korban PHK," kata Jokowi.

"Kartu Sembako Murah yang kita harapkan ibu-ibu dapat beli sembako yang sudah didiskon pemerintah karena ini sudah disubsidi," lanjutnya.

Sebelumnya, Capres Prabowo Subianto mendapat kesempatan pertama menjawab pertanyaan debat kelima Pilpres 2019 soal solusi meningkatkan tax ratio. Prabowo lantas mengungkit pernyataan KPK.

"Masalah penerimaan negara ini sangat krusial. KPK sendiri mengatakan seharusnya kita menerima Rp 4.000 T tiap tahun, tetapi ternyata hanya Rp 2.000 T. Berarti ada kebocoran Rp 2.000 T," kata Prabowo.

"Kalau saya selalu mengatakan Rp 1.000 T, ternyata KPK mengatakan lebih," sebut Prabowo.

Prabowo lantas mengungkit tax ratio era Orde Baru. Menurutnya, Indonesia bisa meningkatkan tax ratio hingga seperti era Orba, bahkan lebih jika menggunakan teknologi informatika.

"Sebetulnya Malaysia dan Thailand tax ratio sudah 19 persen dan mereka melaksanakan program information technology dengan komputerisasi sehingga semua transparan, sehingga cepat naik 19 persen," ucap Prabowo. (adi)