Presiden Jokowi Minta Tindak Tegas Pelaku Anarkis di Papua

Presiden Joko Widodo memerintahkan pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat pasca kerusuhan, Kamis, 29 Agustus 2019.

"Saya perintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat dijaga dan segera dipulihkan. Semua warga negara tanpa kecuali, semuanya, harus dilindungi dan dijaga harkat dan martabatnya," kata Presiden kepada jajaran saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jumat malam 30 Agustus 2019.

Diketahui, Presiden Jokowi mengundang sejumlah pejabat untuk mengadakan rapat terbatas, Jumat, 30 Agustus 2019 malam membahas situasi di Papua dan Papua Barat pasca kerusuhan.  

Kata Jokowi, pemulihan tersebut juga mencakup perbaikan terhadap kerusakan sejumlah fasilitas umum selepas aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat. Presiden berharap agar aktivitas perekonomian, pendidikan, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan seperti sediakala.

Selain itu, Presiden Joko Widodo meminta aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku perusakan dan provokasi yang mengakibatkan suasana menjadi tidak kondusif. Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap tindakan anarkistis di Bumi Cenderawasih.

"Tidak ada toleransi pada perusuh dan pelaku tindakan-tindakan anarkistis. Saya juga, saya ulang lagi, memerintahkan kepada aparat keamanan untuk bertindak secara tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun," kata Presiden.

Presiden sendiri telah menerima laporan bahwa tindakan hukum telah diambil baik kepada oknum sipil maupun militer tanpa terkecuali yang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah disebutkan.

Presiden meyakini bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat adalah masyarakat yang cinta akan kedamaian. Presiden berharap agar Tanah Papua senantiasa menjadi wilayah yang damai.

"Saya percaya bahwa warga di Papua adalah warga yang cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara," katanya.

Rapat terbatas tersebut digelar seusai kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah. Jajaran terkait yang hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Kemudian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (asm)