Ini Tantangan BPJN XVII Manokwari di Trans Papua Segmen II

Pelaksanaan pembangunan Trans Papua Barat Segmen II (Manokwari-Mameh-Wasior-Batas (BTS) Provinsi sepanjang 475,81 Km) yang ada di kewenangan Balai Pelaksaan Jalan Nasional (BPJN) XVII Manokwari, menghadapi tantangan geometrik dan topografi yang sangat ekstrim di beberapa titik.

Selain melewati gunung yang terjal juga terdapat banyak jembatan kayu log kondisi rusak berat karena banyaknya aliran sungai. Ini berdampak pada mobilisasi material yang harus diangkut dari Kabupaten Manokwari.
Di sisi lain, material konstruksi juga sangat terbatas sehingga mau tidak mau tetap harus didatangkan dari ibukota provinsi.

“Namun kami (BPJN XVII Manokwari), untuk keterbatasan material tetap berupaya mengutamakan pemanfaatan material lokal yang tersedia di sepanjang ruas di Segmen II,” terang Ledryk Amto Latuputty ST Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional (Satker P2JN) Provinsi Papua Barat, Jumat 7 Desember 2018.

Karena itu, dari sisi pengawasan P2JN Papua Barat berusaha menuntaskan satu persatu tergantung kondisi di lapangan hingga tembus pada akhir 2017. Dari total panjang Segmen II, kondisi beraspal hingga Desember 2018 sepanjang 148,05 km dan perkerasan tanah 327,76 Km yang masih butuh perbaikan geometri jalan sepanjang 38,24 Km.

“Seperti kendala BBM untuk operasional alat operator di Segmen II yang harus dibawa dari Manokwari. Sebenarnya bisa lewat laut tapi lama dan perhitungan cost-nya tinggi. Selain itu, di Bintuni ruas Windesi-Ambuni, ada jalan yang dilewati kendaraan berat untuk aktifitas loging PT Mamberamo Bangun pemilik HPH. Ini bisa merusak pengaspalan yang sudah kita lakukan di ruas Mameh-Bintuni. Ini yang turut membuat lambat mobilisasi,” beber Amto.

Aktifitas dari perusahaan pemilih Hak Penggunaan Hutan (HPH) tersebut memang cukup tinggi. Ketika menuju lokasi pengolahan, kendaraan PT Mamberamo Bangun menggunakan Trans Papua sepanjang 20 Km. Untuk sekali muat, bebannya bisa mencapai 20 ton bahkan lebih. Padahal kapasitas beban maksimal Trans Papua hanya sebesar 10 ton.

“Pada 2019 kendala ini semoga sudah selesai karena kita sudah melakukan MoU (penandatanganan kesepakatan) dengan PT Mamberamo Bangun untuk mengurangi muatan truk beratnya jadi maksimal 10 ton,” katanya disinggung solusi dalam menghadapi masalah di ruas Mameh-Bintuni tersebut.

Sementara untuk terkait kendala non teknis seperti yang baru-baru ini mencuat, Amto justru membeberkan situasi berbanding terbalik di Papua Barat.

“Untuk kendala non teknis, rata-rata masyarakat Papua Barat sangat mendukung pembangunan Trans Papua. Memang ada masalah di beberapa titik yang ditangani BPJN XVII Manokwari. Tetapi itu bukan di Trans Papua melainkan di jalan-jalan strategis,” tutupnya. (gem)