Ingin Pemerintahan Transparan, Presiden Tindaklanjuti Laporan BPK
Jakarta: Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel. Hal ini disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai mendampingi Presiden menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Seminar (IHPS) II Tahun 2016 yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pimpinan dan anggota BPK yang diketuai oleh Harry Azhar Azis diterima Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4).
"Bapak Presiden segera menindaklanjuti apa yang menjadi temuan-temuan BPK karena beliau memang menginginkan pemerintahan ini secara transparan dan kredibel. Kalau ada permasalahan maka segera diselesaikan. Salah satu contoh adalah misalnya di beberapa kementerian dan lembaga, seperti yang tadi sudah disampaikan Ketua BPK, maka beliau memerintahkan kepada menteri terkait, kepada Menko, untuk diselesaikan," kata Pramono Anung menyampaikan apa yang dikatakan Presiden.
Laporan itu dianggap sudah mengalami perbaikan, hal tersebut tidak serta merta membuat Presiden Joko Widodo merasa puas. Kepala Negara tetap menginstruksikan jajarannya untuk terus membenahi dan meningkatkan informasi keuangan yang disajikan.
"Misalnya sebagai contoh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pemerintahan daerah. Tahun lalu 46 atau 47 persen, sekarang sudah naik menjadi 58 persen. Tetapi itu pun Presiden tetap mengharapkan ditingkatkan termasuk di kementerian dan lembaga," tuturnya.
Mengutip siaran pers BPK, melalui laporan pemeriksaan tersebut, BPK menyampaikan bahwa pihaknya mengungkap 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut setidaknya mengungkap potensi kerugian senilai Rp19,48 triliun.
"Temuannya itu 5.810, 18 persen soal SPI, 82 persen soal ketidakpatuhan yang nilainya Rp19,48 triliun," ujar Harry Azhar usai pertemuan.
BPK juga berharap Presiden menindaklanjuti segala temuan yang dapat menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang cukup besar tersebut. "Presiden sebagai pemerintah yang menindaklanjuti rekomendasi kita, maka kita minta kepada Presiden untuk menindaklanjuti yang kita rekomendasikan," tandasnya