Berapa Modal Kalau Ingin Menjadi Caleg? Ini Kata Masinton

Ketua Umum Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam sebuah kesempatan pernah bercanda bahwa untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah maupun anggota DPR, biayanya sangat mahal. Kalau tidak punya uang yang banyak, jangan coba coba mencalonkan daripada berantakan di tengah jalan.

Cak Imin mengucapkan kalimat itu menjelang pemilihan kepala daerah serentak dan saat pendaftaran calon anggota legislstif 2018. Ucapan Cak Imin itu sekarang menjadi kenyataan, dan diakui oleh beberapa calon anggota legislatif yang ngos-ngosan karena kehabisan 'bahan bakar' untuk kampanye. Padahal pemilihan umum 2019 masih sekitar tiga bulan lagi.

Tak heran jika kemudian ada yang bertanya berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk ikut perlombaan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)? Masinton Pasaribu calon anggota legislatif DPR RI dari PDI Perjuangan menyebut sekitar Rp5 miliar. Bisa lebih bisa kurang. Tapi tidak jauh dari angka itu.

Saat ngobrol dengan reporter ngopibareng.id, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan hasil pemilu 2014 menyebutkan, biaya untuk menjadi calon legislatif memang cukup tinggi. Tidak cukup hanya bermodal popularitas dan kecantikan.

"Hitungan kasar saya, selama enam bulan kampanye, seorang calon anggota legislatif memerlukan biaya sekitar Rp5 miliar. Itu pun belum tentu jadi," kata Masinton.

Tapi dia sendiri mengaku tidak memiliki uang sebanyak itu, dan ini merupakan konsekuensi dari masa kampanye yang cukup panjang yakni enam bulan, sehingga mengakibatkan politik biaya tinggi.

Menurut anggota Komisi III DPR, mitra kerja bidang hukum, perkiraan anggaran sebesar itu meliputi biaya administrasi untuk partai, ada yang menyebut pengurusan surat surat, membuat alat peraga kampanye, spanduk, banner, pamflet, biaya kunjungan konstituen dan relawan. Belum lagi menjelang coblosan, caleg masih harus mengeluarkan biaya ekstra untuk saksi.

Masinton Pasaribu berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Dapil DKI Jakarta II setelah memperoleh 30.989 suara. 
Sekarang dia akan maju lagi di dapil yang sama.

Berbeda dengan pengakuan Dr Riyan, calon anggota legislatif DPRD DKI dari PKS. Karena PKS partai kader. Meskipun menjadi caleg itu amanah, tetap dan semuanya diurusi partai setiap caleg tetap mengeluarkan biaya tapi tidak sebesar itu.

"Tetap mengeluarkan biaya, tapi tidak sebesar itu," kata dokter gigi, yang maju berdua bersama istrinya.

Analis politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti terpisah mengatakan, tingginya biaya menjadi caleg, semuanya berawal dari tingkah laku anggota DPR itu sendiri yang suka pamer kememewahan di depan rakyat, setelah menjadi anggota DPR.

"Lihat saja tempat parkir gedung DPR, penuh dengan mobil mahal milik anggota dewan," kata Ray.

Belum lagi kalau ngelencer ke luar begeri yang dikemas dalam studi banding, kemudian fotonya dipamerin di media sosial. Ada juga kesan negatif anggota DPR yang bolos dan tidur di ruang sidang. Dan yang lebih menyakitkan ketika rakyat melihat ada anggota DPR yang korupsi dan digelandeng KPK karena terkena OTT.

"Kelakuan anggota DPR seperti inilah yang membuat rakyat pragmatis. Rakyat jadi berpikir, mau bayar berapa kalau minta dipilih," ujar Ray.

Semua caleg yang datang diterima, tapi siapa yang akan dicoblos itu urusan dibilik suara nanti. Menurut Ray, perlakuan rakyat terhadap calon anggota legilatif lama berberbeda. Cenderung lebih care dengan caleg yang baru muncul.

Alasannya belum berperilaku yang aneh-aneh. Berbeda dengan dengan calon anggota legislatif yang incumbent yang kenyang dengan berbagai fasililitas selama menjadi anggota DPR.

Beberapa calon anggota legislatif yang gagal pada pemilihan umum 2014 menyatakan kapok, tidak ingin maju lagi. "Terlanjur menjual sawah dan pekarangan peninggalan orang tua untuk kampanye nggak dapat suara," kata Mufid salah seorang calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Jawa Timur.

Pemilu April 17 April 2019, diikuti 8.370 caleg dari 16 partai politik. Mereka akan memperebutkan 550 kursi DPR RI. (asm)