Infratruktur yang Berkeadilan
ARAH pembangunan infrastruktur Jawa Timur ke depan adalah mengefisienkan arus manusia dan barang. Ujung dari semuanya tentu untuk mengatasi kesenjangan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, prinsip dasar segala perencanaan pembangunan infrastruktur untuk menciptakan keadilan.
Kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang ingin diatasi lewat pembangunan infrastruktur menyangkut kesenjangan desa-kota, kesenjangan kawasan utara dan selatan, serta kesenjangan antara kawasan kepulauan dan daratan. Sudah saatnya pula memasukkan perencanaan integratif tentang infrastruktur radius 100 kilometer di sekitar ibukota provinsi sebagai ikon baru Jawa Timur.
Dengan demikian, perencanaan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan tidak hanya bersifat jangka pendek, tapi juga menengah dan jangka panjang. Skema pembiayaan pembangunan infrastruktur juga tidak tunggal dengan mengandalkan kemampuan fiskal pemerintah provinsi. Tapi melibatkan segala sumber pembiayaan, termasuk partisipasi masyarakat dan swasta.
Dalam hal infrastruktur transportasi darat, misalnya. Penambahan ruas jalan menjadi sesuatu yang harus dijalankan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas pertumbuhan nasional, arus barang dan manusia bisa dipastikan akan semakin padat. Tanpa ada penambahan ruas jalan secara signifikan, maka kemacetan akan terjadi di mana-mana. Setiap kemacetan maka akan menimbulkan ketidakefisienan.
Ada tiga model pembangunan ruas jalan baru. Pertama membuka peluang lebih lebar adanya government-private partnership. Kedua, kerjasama dengan pemerintah pusat untuk penambahan ruas jalan nasional. Ketiga, gotong royong dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun connectivity antar kota/kabupaten. Selain itu, juga untuk pembangunan ruas jalan baru antara pedesaan.
Pendekatan pembangunan infrastruktur jalan perlu juga berubah Jika selama ini klas pembangunan ruas jalan disesuaikan dengan kekuatan tonase angkutan, ke depan perlu mempertimbangkan konstruksi dengan kapasitas optimal. Perkembangan sistem angkutan jalan tidak lagi mungkin dengan cara membatasi beban angkutan seperti selama ini. Pembatasan beban dengan mekanisme jembatan timbang sudah tidak akan efektif di masa mendatang. Kualitas konstruksi jalanlah yang harus menyesuaikan kecenderungan beban angkutan yang makin tinggi demi pertimbangan ekonomis.
Jika selama ini, peningkatan ketersambungan arus barang dan manusia dalam skala besar baru terfokus untuk menyambung wilayah barat timur, maka sudah saatnya memikirkan ketersambungan utara selatan. Pembangunan jalan tol ke depan sudah harus mulai menyentuh ketersambungan wilayah utara dan selatan di Jawa Timur.
Pemerintah Provinsi dapat mengusulkan ruas jalan tol baru sesuai dengan kebutuhan dan proyeksi arus manusia dan barang ke depan. Jika inisiatif tersebut disetujui, maka akan masuk dalam sistem jaringan jalan tol nasional. Perencanaan ruas jalan tol baru yang menghubungan utara-selatan harus diikuti dengan perencanaan ketersediaan infrastruktur listrik dan sebagainya.
Jaringan transportasi publik harus juga menjadi prioritas. Dalam hal ini, tidak bisa dilakukan secara parsial. Tidak cukup hanya membangun infrastruktur transportasi publik untuk Surabaya saja. Saatnya dimulai perencanaan transportasi publik yang radius 100 kilometer dari Surabaya.
Mengapa? Tidak ada artinya membangun infrastruktur transportasi publik hanya untuk mengatasi makin padatnya lalu lintas di ibukota provinsi, tanpa memikirkan ketersambungan dengan kota dan kabupaten lainnya. Sebab, tanpa ketersambungan dengan kota dan kabupaten lain, maka keruwetan yang dialami ibukota Jakarta bisa saja terjadi di sini.
Karena itu, pemerintah provinsi ke depan sudah harus menjadikan perencanaan sistem transportasi publik terintegrasi di sekitar ibukota sebagai prioritas. Fungsi koordinasi perencanaan sampai dengan inisiasi pelaksanaan konsep megapolitan di bidang transportasi publik sudah harus dilakukan mulai sekarang.
Selain itu, menyelesaikan jalur lintas selatan-selatan menjadi kebutuhan yang mendesak. Program pembangunan jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Jawa Timur tersebut memang sudah lama diperuntukkan guna mengangkat pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur yang dilalui. Percepatan penyelesaian jalur lintas selatan tersebut juga perlu menjadi prioritas utama.
Tentu, pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya menyangkut transportasi darat. Juga perlu menyentuh transportasi udara dan laut. Pembangunan infrastruktur trasportasi udara dengan pembangunan lapangan udara perintis bisa didorong lebih cepat lagi. Interkoneksi antar moda angkutan juga perlu masuk dalam masterplan besar pembangunan infrastruktur di Jawa Timur.
Hanya melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta memikirkan kegunaannya untuk puluhan tahun ke depan akan membuat Jawa Timur akan terus terdepan. Tidak hanya dalam hal pertumbuhan ekonomi. Tapi juga model pembangunan yang mengedepankan pemerataan dan berkeadilan. *)