KH As'ad Said Ali. (Foto: Dok/Ngopibareng.id)

Indonesian First, As'ad Said: Menolak Ketergantungan Asing

Catatan KH As'ad Said Ali 11 March 2020 17:47 WIB

Dr H As'ad Said Ali, mantan Wakil Ketua BIN yang kini aktif dalam gerakan dakwah dan sosial, memberikan renungan untuk kemajuan Indonesia ke depan. Berikut di antara percikan pemikirannya:

Belum lama (sekitar 6 bulan) ketika KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur, almarhum) menjabat presiden, datang temannya (sekitar 3 orang), pengusaha kelas dunia dari suatu negara asing.

Kata Gus Dur, mereka menawarkan pembangunan “Center of Excellence Reasearch" untuk tiga jenis komoditi yang menjadi makanan pokok orang Indonesia. Tujuannya agar Indonesia tidak impor beras, jagung (terutama untuk pakan ternak) dan kedelai.

Gus Dur bertanya, "Apa bisa kedelai dikembangkan di sini?"

Dijawab, "Bisa!". Seraya meyakinkan jika melalui studi dan percobaan.

Setelah itu terpenuhi, kemudian Indonesia baru mengembangkan gula dan garam yang keduanya merupakan kebutuhan pokok.

Sejak awal Orde, Pak Harto juga memprioritaskan pengembangan bibit unggul padi dan kita semua masih ingat Pak Harto mulai membuka sawah di Kalimantan, karena keterbatasan lahan di Pulau Jawa.

Rencana proyek di Kalimantan gagal karena dipolitisir. Padahal percobaan tanam padi di lahan gambut berhasil setelah 3 kali panen (keasaman tanah telah berkurang).

Sayang upaya swasembada gagal karena politik, Gus Dur hanya 2 tahun menjabat sebagai presiden. Pak Harto juga jatuh.

Kini kita tergantung dan impor beras, jagung, kedelai, singkong (pernah impor dari Vietnam) gula, garam, bawang putih dan bawang merah.

Bayangkan kalau terjadi perang?.

Bayangkan kalau kita swasembada komoditas utama tersebut, berapa devisa yang bisa dihemat?.

Bisakah kita berswasembada?

Importir akan bereaksi, begini, "Lho impor lebih murah kok, ya impor saja".

Setelah liberalisasi ekonomi paska 1998 dan terlebih dengan Amandemen UUD sehingga menjadi UUD 2002. Jangan berharap kita bisa swasembada.

Bukankah, Pak Jokowi mencanangkan Berdikari? Sekalipun telah diikhtiarkan, ternyata sulit.

Ternyata upaya keras saja tidak cukup. Ada kendala politik. UUD kita lebih berpihak kepada ketergantungan asing alias globalisasi.

Ayo dukung MPR yang dipimpin seorang nasionalis Dr Bambang Soesatyo untuk mulai lakukan amandemen.

Kita harus berani mengoreksi globalisasi agar Indonesia tidak tergantung asing.

Globalisasi OK sepanjang tidak rugikan kepentingan nasional. Bukankah Trump berani mangatakan American First.

Bukankah Inggris mengoreksi globalisasi dengan Brexit.

Sejumlah negara telah melakukannya serupa seperti India, Hongaria, Filipina. Indonesian First.

Amandemen UUD 2002 khususnya pasal 33 dan 28 serta pasal tentang MPR adalah pintu untuk mengembalikan ruh kebangsaan sebagai bangsa mandiri dan terhormat dalam pergaulan dunia yang berkeadilan.

*) Dipetik dari akun facebook As'ad Said Ali, Rabu 11 Maret 2020.

Penulis : Riadi

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

31 Mar 2020 16:40 WIB

Pandemi Corona, Jokowi Resmi Tetapkan Status Darurat Kesehatan

Nasional

Presiden Jokowi meminta tidak ada lagi isolasi wilayah tanpa koordinasi.

31 Mar 2020 16:30 WIB

PN Surabaya Terapkan Sidang Teleconference

Surabaya

Guna mengurangi penyebaran covid-19

31 Mar 2020 16:15 WIB

Semprot Disinfektan, BPBD Kediri Dapat Anggaran Rp2 Miliar

Jawa Timur

Anggaran digunakan untuk beli APD, konsumsi, hingga disinfektan.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.