Indonesia Darurat HAM dan Lingkungan
Indonesia saat ini mengalami darurat hak asasi manusia (HAM) dan darurat lingkungan hidup, mengingat banyak kasus pelanggran HAM yang dialami oleh sejumlah pejuang lingkungan hidup.
Demikian pernyataan Organisasi lingkungan hidup independen Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), hari Selasa.
"Darurat karena kita lihat kedaruratan itu salah satu indikatornya adalah semakin mengecilnya ruang demokrasi," kata Koordinator Desk Politik Walhi Khalisah Khalid dalam konferensi pers di kantor Walhi Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan Indonesia saat ini dihadapkan dengan darurat demokrasi terlihat dengan semakin terbatasnya ruang untuk menyampaikan pendapat.
"Ruang berbeda pendapat dengan pemerintah itu menunjukkan bahwa situasi kita darurat HAM karena semakin mengecilnya ruang demokrasi," katanya.
Dalam konteks lingkungan hidup, menurutnya, pemerintah mengakui bahwa mereka sebenarnya tidak bisa berjalan sendiri tanpan partisipasi masyarakat, sesuai Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
"Undang-undang itu sudah 'rigid' menjelaskan tentang bagaimana partisipasi masyarakat," katanya.
Namun, kata dia, pada kenyataannya partisipasi masyarakat dalam upaya melindungi lingkungan hidup justru dihadapkan dengan kriminalisasi dan aksi kekerasan.
Kondisi tersebut, katanya lebih lanjut, tentu saja bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada dan akan semakin mengancam keberlangsungan lingkungan hidup.
"Karena orang jadi takut untuk bersuara, karena ancamannya kriminalisasi. Kriminalisasi yang sekarang digunakan contoh-contohnya seperti kasus bendera terbalik, pakai pasal komunisme, undang-undang ITE seperti yang dialami kawan-kawan Walhi NTT, dan seterusnya," ujarnya.
Kemudian, selain kriminalisasi, aksi kekerasan yang hingga berakibat pada kematian juga dialami oleh sejumlah aktivis lingkungan, dan fenomena tersebut, katanya, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga fenomena global.
"Jadi pejuang lingkungan hidup ini sebenarnya yang berjuang untuk kebaikan bersama justru mengalami kerentanan yang semakin besar. Jadi pelanggaran HAM itu berjalan beriringan dengan investasi yang masuk," demikian Khalisah Khalid. (an/ar)