Imam Nahrawi Tersangka, Ini Instruksi PMII agar Kadernya Demo KPK

Seniornya dijadikan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) instruksikan seluruh kadernya menggelar aksi unjuk rasa di seluruh Indonesia.

Seruan ini tertuang dalam surat bernomor 391.PB-XIX.02.147.A-1.09.2019 yang dikeluarkan pada Rabu, 18 September 2019 dan ditandatangani Ketua Umum PBPMII Agus Mulyono Herlambang dan Sekjen Sabolah Al Kalambi.

Dalam surat berkop dan stempel resmi itu, PBPMII menginstruksikan seluruh kadernya menggelar unjuk rasa di lokasi-lokasi strategis di seluruh Indonesia pada hari Jumat, 20 September 2019 usai Salat Jumat.

Dalam instruksinya, PBPMII juga meminta seluruh peserta aksi kompak mengenakan jas kebesaran PMII warna biru beserta gordon dan peci hitam.

Aksi mereka lakukan dengan dalih KPK telah tebang pilih dalam menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka.

Instruksi aksi ini juga dilengkapi dengan seruan berjudul "KPK Dipolitisir, Bersihkan Kelompok Taliban di Tubuh KPK". Dalam seruannya, massa menilai KPK saat ini telah dikuasai sekelompok orang yang mereka namakan kelompok Taliban.

"Kelompok ini (Taliban), selain ingin merusak citra pemerintah, juga (merusak) politisi yang berlatar belakang Nahdliyin," tulis selebaran aksi yang menyertai instruksi unjuk rasa dari PBPMII.

"Kita ketahui bersama Imam Nahrawi adalah politisi muda yang berlatar belakang Nahdliyin yang penuh prestasi selama menjabat menteri" tulis selebaran itu.

"Kami meyakini kelompok mereka (Taliban) menganggap pemerintah yang akan menghalangi tujuan besar mereka yang ingin merongrong Pancasila dan NKRI dengan menjual nama agama dan Khilafah," lanjut tulisan di selebaran aksi ini.

Karenanya dalam aksi yang akan digelar Jumat, 20 September 2019 besok, massa akan menuntut tiga hal:

1. Usir kelompok Taliban di KPK
2. Meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik di akhir masa jabatannya
3. Periksa unsur pimpinan dan penyidik KPK, sebab sudah ada yang mengundurkan diri tapi masih aktif di KPK.

Selebaran aksi ini merupakan bagian dari surat instruksi dari PBPMII. Aksi sendiri akan dikoordinatori secara nasional oleh Muhammad Syarif Hidayatullah.