Hari Pertama Kerja, DPRD Lamongan Dihadiahi Demonstrasi Mahasiswa

Hari pertama masuk kerja pasca dilantik dua hari lalu, anggota DPRD Lamongan dihadiahi demonstrasi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamongan aksi di depan Gedung DPRD Lamongan Senin, 26 Agustus.

Padahal semestinya, di hari pertama masuk ini ada agenda kerja yang harus dikerjakan dan segera dibahas. Agenda itu adalah membentuk pimpinan definitif dan fraksi.

Dalam aksi tersebut, para demonstran menyampaikan beberapa tuntutan sambil berorasi di depan halaman gedung DPRD Lamongan.

Nasir Falahudin, Korlap aksi mengklaim ada beberapa poin permasalahan yang selama ini seakan tidak pernah terselesaikan di Lamongan. Mereka menuntut permasalahan klasik tersebut segera diatasi.

Di antaranya bencana banjir yang rutin terjadi di Lamongan, bencana kekeringan saat kemarau, tingginya angka pengangguran, ketimpangan fasilitas sarana prasarana pendidikan, serta eksploitasi Sumber Daya Alam.

Mereka berharap anggota DPRD Lamongan yang baru untuk lebih serius dan berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Persoalan ini menjadi gambaran kurangnya keseriusan Pemerintah Kabupaten Lamongan, baik eksekutif maupun legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan," terangnya.

Nasir mencontohkan, di wilayah utara Kabupaten Lamongan, masih banyak ketimpangan fasilitas pendidikan dan sarana prasarana yang jauh dari kata layak.

"Paling parah itu di SD. Ada beberapa SD di wilayah utara Lamongan itu masih kurang fasilitasnya, bahkan tembok sampai genting masih ada yang reot. Salah satunya di wilayah Paciran," ungkapnya.

Menanggapi tuntutan itu, Ketua (sementara) DPRD Lamongan, Abdul Ghofur kemudian maju menemui kerumunan massa. Dia berjanji akan mengakomodir dan mengupayakan apa yang menjadi tuntutan massa. Dia berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi itu bersama anggota DPRD Lamongan yang lain.

"Kami ini kan mewakili anda. Kami anggota DPRD tetap memikirkan aspirasi dari sahabat PMII, aspirasi ini akan kita perjuangkan bersama," ucap Ghofur.

Sebagai legislator, Abdul Ghofur pun meminta waktu dan kesempatan, agar para wakil rakyat bisa menyelesaikan tahapan-tahapan di DPRD, untuk memperbaiki masalah tersebut.

Belum puas dari penjelasan Abdul Ghofur, sejumlah aktivis kemudian merangsek masuk ke dalam gedung DPRD. Di ruang lobi Gedung DPRD itu aktivis berniat meminta daftar absensi anggota DPRD pada hari pertama masuk kerja itu.

Namun, Saifudin Zuhri, anggota DPRD dari Fraksi PKB kemudian menemuinya dan mengungkapkan, tidak ada kewajiban anggota DPRD untuk mengisi absensi.

"Tata tertibnya tidak ada, kalau ada rapat baru ada absensi," terang Saifudin Zuhri kepada aktivis demo.

Setelah itu, akhirnya massa PMII tersebut membubarkan diri, mereka berjanji untuk terus mengawal dan mengontrol kinerja para wakil rakyat Lamongan periode 2019-2024.