Hanya Memperoleh WDP, Menpora Janji Tingkatkan Kinerja

Ketika mayoritas kementrian dan lembaga non-kementrian di era pemerintahan Joko Widodo banyak mendapat predikat WTP, Kementrian Pemuda dan Olahraga justru mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut didapat berdasarkan Laporang Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018.

Menanggapi hal ini, Kementrian Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi mengucapkan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah memberikan status opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. 

Ucapan terima kasih ini disampaikan usai menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 Mei 2019 siang. 

"Saya berterima kasih kepada BPK yang sudah memberi opini WDP pada kami. Tentunya opini ini akan memacu kita lebih baik lagi ke depan. Ke depan kita ingin mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu, kita harus bekerja keras dan kita akan pelajari lagi terutama soal aset dan administratif. Kita akan segera sempurnakan agar administratif sesuai dengan standar akuntansi keuangan negara, " ucapnya. 

Menpora menambahkan, pihaknya juga akan mempelajari lebih lanjut untuk melihat apa yang harus dibenahi ke depan terutama soal aset. "Sudah barang tentu ini harus menjadi perhatian kita semua selama 60 hari ke depan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau hal ini kita lakukan dengan benar, maka ke depan bukan tidak mungkin kita mendapatkan opini WTP," ujarnya. 

Berdasarkan laporan BPK, terdapat peningkatan entitas pemeriksaan yang mendapat opini WTP. Tahun 2016 entitas yang mendapat WTP sebanyak 74 naik menjadi 80 di tahun 2017, dan pada 2018 kembali naik menjadi 82 Kementerian dan Lembaga (K/L). "Artinya ini sudah capai 95% dari jumlah K/L yang ada," terang Presiden Joko Widodo. 

Kemenpora adalah satu dari dua kementrian yang menerima predikat WDP. Selain kementrian yang dipimpin oleh Imam Nahrawi, juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah kendali Basuki Hadimuljono.