Hadiri Sidang Umum PBB, Wapres JK Pimpin Delegasi RI
Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri sidang umum PBB ke-74 di New York, AS, Minggu 22 September 2019 (waktu AS). JK wakili Presiden Jokowi untuk pimpin delegasi Indonesia berbicara.
JK dan istri, Mufidah Jusuf Kalla tiba di Hotel Westin New York, Sabtu 21 September). Kehadiran JK langsung disambut Menlu Retno Marsudi.
Selain itu, JK dan Mufidah juga disambut Menkominfo Rudiantara, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk AS Mahendra Siregar.
Sidang umum PBB dihadiri pemimpin dari 193 negara anggota PBB, 100 kepala negara, tiga Wakil Presiden, 47 Perdana Menteri serta para 36 Menteri serta 2 Chairman of Delegation.
Di sela rangkaian Sidang umum PBB, Wapres diagendakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara dan menghadiri undangan jamuan santap malam Presiden Donald Trump di Latte New York Palace Hotel.
Isu PBB
Terkait dengan PBB. Kini berkembang isu soal HAM. Sejumlah organisasi HAM terkemuka internasional meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk secara terbuka mengecam China karena menahan lebih dari satu juta Muslim.
Surat bersama yang ditandatangani oleh Human Rights Watch, Amnesty International, Komisi Ahli Hukum Internasional, Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia dan Konferensi Dunia Uighur juga mendesak sekjen PBB untuk menyerukan penutupan segera semua kamp penahanan di provinsi Xinjiang.
Organisasi itu mengatakan kecaman terbuka dari Guterres akan menjadi langkah penting untuk mengatasi "salah satu masalah HAM yang paling mendesak di zaman kita."
Pekan lalu, Guterres meluncurkan program baru untuk melindungi situs-situs keagamaan di seluruh dunia. Program ini bertujuan memberikan rekomendasi konkret untuk membantu negara memastikan bahwa rumah ibadah dan jemaat mereka aman, dan nilai-nilai kasih sayang dan toleransi dipupuk secara global.
Ia kembali menahan diri untuk tidak mengecam Beijing pekan lalu, seperti dilansir VOA. Benarkah ia memiliki pesan khusus bagi China mengenai penahanan dan penganiayaan terhadap Muslim Uighur.
"Pesan khusus saya untuk semua negara di dunia adalah kebebasan beragama perlu dihormati dalam segala situasi," katanya, "dan itu dalam konteks kebebasan beragama dihormati sepenuhnya, semua situs keagamaan harus dilindungi."