Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Dapat Uang Sidang Rp600 Ribu

Nasional 22 October 2019 00:10 WIB

Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Minggu 20 Oktober, dihadiri sebanyak 689 anggota MPR.

Anggota MPR yang hadir memperoleh uang sidang sejumlah Rp600 ribu. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan uang sidang itu adalah salah satu hak yang didapatkan oleh anggota MPR.

Aturan soal uang sidang itu, menurutnya, tertuang dalam Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR.

"Jadi hak-hak anggota MPR itu kan ada di UU MD3 mendapatkan hak administrasi dan keuangan. Ada di Tatib MPR, jadi anggota MPR mendapatkan hak keuangan dan administrasi," kata Jazilul, Senin 21 Oktober 2019.

Uang sidang itu akan didapatkan anggota MPR setiap kali menghadiri persidangan. Menurut Jazilul, besaran uang sidang diatur oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Sekretariat Jenderal MPR.

"Istilahnya kan ada standar biaya minimum, biaya umum, gitu ada. Ada standarnya," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono membenarkan soal uang sidang bagi anggota MPR uang menghadiri pelantikan Jokowi-Ma'ruf. Uang sidang itu sejumlah Rp 600 ribu.

"Uang sidang namanya, bukan honor. Uang sidang kan memang ada, dalam APBN kan. (Jumlahnya) seperti itu, Rp 600 ribu ya kalau kita," ujar Ma'ruf.

Uang sidang itu juga termasuk dalam anggaran pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, Ma'ruf tak memerinci berapa tepatnya anggaran yang digunakan untuk acara pelantikan itu.

"Ya anggaran MPR 2019, APBN. Kan semua udah direncanakan dari tahun lalu malah. Jadi kalau agenda sidang, misalnya kayak sidang tahunan, sidang akhir masa jabatan, dan sidang-sidang. Ada (anggaran khusus), tapi saya jumlahnya tidak ini (hafal). Tapi yang jelas ini sederhana, intinya begitu," ucap Ma'ruf.

Soal hak anggota MPR itu tertuang dalam Peraturan MPR RI tentang Tata Tertib MPR RI pasal 14. Pasal tersebut berbunyi:

(1) Anggota MPR berhak:

a. mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;

c. memilih dan dipilih;

d. membela diri;

e. imunitas;

f. protokoler; serta

g. keuangan dan administratif.

(2) Hak protokoler, keuangan, dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis : Yasmin Fitrida

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

20 Oct 2019 18:50 WIB

Jokowi Ancam Copot Menteri Yang Tidak Serius Kerja

Nasional

Ancaman ini disampaikan dalam pidato perdana usai dilantik di MPR.

20 Oct 2019 18:12 WIB

Presiden Jokowi Akan Pangkas Jumlah Eselon

Nasional

Pemangkasan ini untuk mengurangi alur birokrasi yang panjang.

20 Oct 2019 16:30 WIB

Hadir di Pelantikan Presiden, Prabowo Disambut Pantun Ketua MPR

Politik

Prabowo didampingi Sandiaga Uno yang duduk berdampingan.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...