Gubernur Jatim Sebut Quick Count Ganggu Pilkada
Quick count yang biasa dilakukan oleh lembaga survei memang jamak dilakukan di setiap ajang pemilihan kepala daerah. Satu sisi, ada yang merasa diuntungkan dengan quick count diselenggarakan oleh lembaga survei, karena menyajikan informasi secara cepat, soal (prediksi) pemenang pemilihan kepala daerah. Namun ada juga yang merasa terganggu dengan quick count karena dianggap menggiring opini publik. Quick count dijadikan patokan siapa pemenang pemilihan kepala daerah. Padahal, pengumuman pemenang seharusnya mengacu kepada Komisi Pemilihan Umum.
Salah satunya yang merasa terganggu dengan quick count adalah Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dia bahkan meminta Menteri Kominfo untuk membatasi quick count atau perhitungan cepat dalam pilkada. Soekarwo menganggap, quick count bisa menganggu pelaksanaan pilkada karena bisa menggiring opini masyarakat. Efeknya, bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat, karena hasilnya tak sama.
"Kita minta kepada Pak Menteri Kominfo agar membatasi bagaimana sebetulnya quick count. Itu mengganggu juga di dalam pelaksanaan pilkada karena itu bisa menggiring opini," ujar Pakde Karwo, sapaan akrabnya, Senin 25 Juni 2018.
Katanya, dia bahkan telah mengirim surat kepada Menteri Kominfo. Karena dirinya menilai Kominfo merupakan instansi yang memiliki otoritas untuk mengatasi hal tersebut.
"Kita minta menteri kominfo karena yang punya otoritas adalah menteri kominfo dan itu saya sudah ngirim surat ke sana," akunya.
Tak hanya itu, Pakde Karwo menyarankan setelah selesai pilkada lebih baik dilakukan evaluasi, bukan hanya quick count yang berlangsung cepat dan hasilnya sementara. Pakdhe menilai hal ini penting untuk kepentingan masyarakat.
"Boleh kemudian yang dilakukan adalah langkah-langkah nanti setelah selesai, itu merupakan evaluasi, silakan. Tapi jangan di dalam pelaksanaan itu, karena itu hak sepenuhnya dari rakyat, untuk rakyat, dan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Pakde berpesan supaya masyarakat Jatim tetap tenang dan kondusif saat melakukan pencoblosan hingga penghitungan surat suara. Selain itu Gubernur Jatim ini juga berpesan agar tak mudah percaya terhadap hasil penghitungan cepat yang disiarkan di media.
"Tunggu hasil penghitungan dari KPU saja, karena hasil penghitungan cepat atau quick count belum tentu benar," ucapnya. (hrs)