GP Ansor Jatim: Terbitnya Perppu Ormas adalah Sebuah Keterlambatan

Surabaya: Menyusul disahkannya Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017  sebagai dasar pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dinilai anti Pancasila, pada Rabu (12/7) kemarin, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur menilai hal itu sebagai sebuah keterlambatan.

“Sebenarnya sudah amat terlambat sekali, karena deteksi terhadap ormas-ormas anti Pancasila dan anti NKRI sudah ada sejak dulu dan sudah menjamur di mana-mana, lalu belakangan baru terbit Perppu,” Ujar Wakil Ketua GP Ansor Jatim Muh. Hasan Bisri, saat ditemui, Kamis (13/7).

“Tapi kita mendukung penuh, ini positif,” tambah Bisri.

Menurutnya, selain terbitnya Perppu, pemerintah juga seharusnya segera menyebut dan membubarkan Ormas-ormas mana saja yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, hal ini ucap Bisri bertujuan untuk menormalisasi kondisi kebangsaan yang belakangan terguncang oleh beberapa aksi radikalisme.

“Kami juga berharap selain Perppu diterbitkan, langsung saja  diumumkan mana Ormas yang radikal dan anti Pancasila itu, sekaligus juga diumumkan pembubarannya, itu harapan kami,” ujarnya.

Kemudian, Ia secara khusus menyoroti Ormas-ormas yang dianggap mengganggu kondisi kebangsaan itu.

“Seperti Hizbut Tahrir Indonesia, mereka jelas anti dengan Demokrasila Pancasila dan hendak mengganti dengan sistem Khilafah yang mereka anut. Kemudian ada juga kelompok yang terang-terangan mendukung ISIS seperti Jamaah Ansharut Tauhid, di Solo. Dan juga Majelis Mujahidin Indonesia. Termasuk juga ormas yang radikal dan berbuat kekerasan, anti kemajemukan itu juga harus ditinjau ulang,” sebutnya secara eksplisit.

Hasan Bisri mengatakan, pihaknya akan memberikan masukan kepada pemerintah, mereka akan memberikan data-data terkait kelompok-kelompok radikal dan anti Pancasila, agar kedepan tak ada lagi aksi radikalisme dan anti kebangsaan yang mengancam Negara.

Meskipun begitu Ia dan pihaknya akan berupaya sebaik mungkin untuk melakukan mediasi dengan pihak-pihak yang nantinya dilabeli sebagai Ormas anti Pancasila, akan ada pertemuan-pertemuan dan silaturahmi yang continue , ia berharap nantinya proses itu kemudian dapat dijadikan momen pengembalian ideologi beragama dan berbangsa yang benar.

“Kami sadar bahwa membubarkan organisasi itu sangat mudah, yang susah adalah merubah pemikiran-pemikaran. Para anggota Organisasi yang bertentanagan dengan Pancasila ini sedang dalam pengaruh indoktrinasi, kami akan berusaha mengembalikan pemahaman dengan keagamaan dan kebangsaan sehingga mereka kembali menjadi warga Negara yang seutuhnya, tentunya dengan cara yang santun dan baik,” tandasnya. (frd)