Golkar: Jangan Tarik Bumantik ke Ranah Politik Praktis

Acara sosialisasi bacawali-wawali Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji yang menggandeng ibu-ibu pemantau jentik (Bumantik) Kota Surabaya, mendapat respon dari DPRD Kota Surabaya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, bakal calon kepala daerah tidak boleh memanfaatkan fasilitas pemerintah dalam kontestasi politik pilkada.

Kata Toni, Armuji dan Eri jangan terus menggandeng Bumantik dalam sosialisasi. Karena Bumantik itu dibiayai APBD. Tidak elok, jika ibu-ibu yang dibiayai negara dilibatkan dalam urusan yang tidak ada kaitannya dengan nyamuk, jentik, dan juga demam berdarah.

"Ini relawan-relawan yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat. Jangan diseret-seret ke politik praktis. Mereka ini sudah didanai APBD Kota Surabaya. Meskipun ada yang membantah, faktanya mereka ini diikutkan acara politik," kata Arif Fathoni kepada Ngopipbareng.id, Jumat 21 Februari 2020 di DPRD Kota Surabaya.

Lanjut Toni, jika hal itu terus dilakukan, maka akan berdampak buruk terhadap nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Nama Risma yang selama ini sudah bagus di kalangan ibu-ibu dan masyarakat Surabaya pasti akan tercoreng gara-gara ini.

Toni mengatakan, tiga juta penduduk Surabaya ini tidak semuanya pemilih Risma, Eri Cahyadi maupun Armuji. Jika, orang yang kontra menganggap apa yang dilakukan Risma ini tidak tepat, maka akan berdampak ke nama Risma. Apalagi Risma akan mengakhiri jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya.

"Maksud kami ini, kami ingin mengingatkan agar Bu Risma bisa mengakhiri masa jabatannya dengan baik. Bukan dengan nama buruk cuma gara-gara seperti ini," katanya.

Meski begitu, Toni paham jika ‘Balai Kota’ tidak mungkin tak terlibat politik jelang Pilwali Surabaya. Terlebih, mereka yang sudah nyaman duduk di posisi strategis. Mereka tak ingin, tampuk kekuasaan jatuh ke tangan orang di luar lingkaran Risma.

"Kami paham sekali, namun ya jangan begitu. Kalau memang siap dan yakin menang, kenapa harus curang gitu lho," katanya.