Geger Mobil PCR, DPRD Surabaya Minta Khofifah dan Risma Damai

Polemik pengalihan mobil polymerase chain reaction (PCR) antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa timur yang dialihkan ke Lamongan dan Tulungagung, pada Jumat lalu, ditanggapi Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habiba.

Menurutnya, geger tersebut muncul akibat miss komunikasi yang terjadi antara kedua belah pihak . Sehingga Walikota Surabaya Tri Rismaharini merasa diserobot oleh Pemprov Jawa Timur terkait penggunaan bantuan mobil PCR dari Pemerintah Pusat.

"Lemahnya komunikasi mengakibatkan terjadi miss komunikasi sehingga merasa diserobot," ucap Camelia Habiba kepada Ngopibareng.id, Sabtu 30 mei 2020.

Tindakan Risma marah-marah dalam video yang viral beberapa waktu menurutnya bisa diredam dan tidak ditunjukkan langsung di depan awak media. "Kalau ada masalah, jangan langsung di depan media, di depan rakyat, namun duduk satu meja. Pemimpin sebaiknya memberikan solusi dengan suasana adem dan tidak gaduh," lanjut Habiba.

Habiba juga mengatakan masalah lain dalam penanganan covid-19 di Surabaya selama ini muncul dalam alur komunikasi yang dilakukan Pemkot Surabaya. Menurutnya Pemkot selama ini sering melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat tanpa meminta restu atau rekomendasi dari provinsi lebih dahulu.

Ia berharap, Pemkot Surabaya dapat segera melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim terkait kegaduhan fasilitas kesehatan yang diberikan BNPB tersebut. Sehingga, dapat segera diselesaikan. Mengingat wabah virus covid-19 kali ini bukanlah wabah di Kota Surabaya saja melainkan wabah global yang haris ditangani secara bersama.

"Pemkot bersama provinsi, segera menambah RS dadakan untuk ruang isolasi, mengundang pakar kesehatan, dan melakukan komunikasi dengan PT (Perguruan Tinggi) fakultas kedokteran agar mahasiswa bisa diperbantukan," tutupnya.

Sebelumnya diketahui jika Walikota Surabaya Tri Rismaharini merasa diserobot lantaran merasa telah mengajukan permintaan bantuan mobil PCR langsung via Whatsapp ke pemerintah pusat. Pemkot juga mengajukan permintaan tertulis pada Pemprov Jawa Timur pada 22 Mei 2020. Pada Jumat, 29 Mei 2020, Pemkot Surabaya mengaku telah menyiapkan sekitar 400 pasien untuk diswab menggunakan mobil PCR di dua wilayah berbeda.

Namun, pada Jumat 29 Mei 2020, dua unit mobil PCR yang dipinjamkan Pemerintah Pusat pada Pemprov Jatim malah berangkat ke Tulungagung dan Lamongan untuk memeriksa sampel di dua wilayah itu.

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur mengaku jika Pemkot Surabaya tak melakukan koordinasi penggunaan mobil pada Jumat 29 Mei 2020, sehingga mobil yang sebelumnya melayani di RS Unair dan Asrama Haji Sukolilo segera berangkat ke Tulungagung dan Lamongan.

Kesalahpahaman ini membuat Walikota Surabaya Tri Rismaharini kesal dan merasa diserobot oleh Pemprov Jatim lantaran merasa mobil PCR turun dari pusat untuk ditujukan pada Pemkot Surabaya, ternyata malah digunakan Pemprov untuk wilayah lain di luar Surabaya.