Presiden Jokowi bersama ketua partai koalisi.

Gaduh Jatah Menteri, Moeldoko: Kewenangan Presiden Bukan Parpol

Nasional 18 July 2019 13:37 WIB

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, susunan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang beredar di media sosial, sebuah spekulasi yang dibuat sendiri oleh calo atau orang-orang yang berambisi jadi menteri.

"Siapa tahu karangannya itu dibaca presiden dan ada nama yang nyantol mungkin maksudnya begitu," kata Moeldoko kepada wartawan di Istana Negara, Kamis 18 Juli 2019.

Menurut mantan Panglima TNI tersebut, presiden sampai sekarang belum menetapkan nama yang akan masuk kabinet yang akan dipimpinnya bersama Ma'ruf Amin nanti. "Kalau soal nominasi atau calon memang banyak, dan siapa saja bisa jadi calon dari kalangan profesional atau politisi. Tapi untuk menentukan patut tidaknya menjadi pembantu presiden, adalah presiden sendiri sebagai pemegang hak prerogatif, bukan pimpinan partai pilitik," terangnya.

Moeldoko merasa kasihan dengan nama-nama yang dimasukan daftar kabinet, ternyata nantinya tidak dipilih. Karena itu, dia berpesan agar berhentil membuat susunan kabinet hoaks.

Moeldoko lalu mencontohkan dirinya sendiri, meskipun sekarang menjadi Kepala KSP dan hampir tiap hari bersama Presiden Jokowi, tapi dia belum mengetahui bagaimana nasibnya di pemerintahan Jokowi periode kedua.

"Sebagai Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, saya minta partai koalisi menahan diri, tidak mengumbar syahwatnya ingin jadi menteri secara emosional. Jangan ada yang merasa paling berjasa," pesannya.

Menyikapi hiruk pikuk soal susunan kabinet abal-abal, Direktur eksekutif Indobarometer Muhammad Qodori teringat kasus Mahfud MD yang digembar-gemborkan di awal sebagai calon wakil presiden. Ternyata itu jebakan supaya diperbincangkan. Jokowi dengan pintar membuka nama Ma'ruf Amin pada menit terakhir penetapan capres-cawapres dalam pemilihan legsilsatif 2019 lalu.

"Situasi yang sama terjadi pada pemilihan siapa calon menteri. Semua boleh menebak. Hoaks susunan kabinet pun telah menyebar. Tapi tidak ada yang akurat, karena hanya Jokowi yang tahu siapa yang layak," tuturnya.

Penulis : Asmanu Sudharso

Editor : Moch. Amir

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

18 Feb 2020 12:30 WIB

Kartu Pra Kerja Diluncurkan Per April 2020

Pemerintahan

Kartu pra kerja diluncurkan pertama untuk wilayah Jabodetabek.

25 Dec 2019 11:29 WIB

Menurut Mahfud MD, Kabinet Tidak Retak Soal Uighur

Nasional

Menko Polhukam Mahfud MD membantah ada keretakan antara dirinya dengan Moeldoko.

27 Nov 2019 10:33 WIB

Moeldoko: Jangan Jual Isu, Pemerintah Tak Halangi Rizieq Pulang

Nasional

Negosiasi antar-otoritas tinggi Arab Saudi dipertanyakan

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.