Gaduh Riuh Pulau Komodo, Wisatawan atau Negara yang Bakal Rugi?

29 Jan 2019 09:10 Warta Bumi

Viktor Bungtilu Laiskodat, Gubernur NTT, membuat pernyataan serius. Pernyataan itu berhubungan erat dengan Pulau Komodo. Pulau yang sudah menjadi destinasi dunia itu. Viktor menyatakan, Pulau Komodo hendak ditutup.

Kata Viktor, Pulau Komodo hendak ditutup penuh selama setahun penuh. Tujuan penutupan adalah merestorasi Pulau Komodo. Termasuk di dalamnya adalah pengembangbiakan rusa, kerbau, kambing secara alami sebagai pakan utama komodo.

Pernyataan Gubernur NTT ini kontan melesat seperti anak panah. Pariwisata nasional gaduh seketika. Menjadi bola panas yang menyerempet semua lini kepariwisataan Indonesia.

Pernyataan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengenai rencana penutupan Pulau Komodo setahun penuh itu tentu punya dasar kuat. Memiki data cukup. Tidak hanya sekadar punya tujuan. Tidak hanya sekadar njeplak tak tentu arah. 

Viktor Bungtilu LaiskodatGubernur NTT FotoIstimewaberitaflores
Viktor Bungtilu Laiskodat, Gubernur NTT. (Foto:Istimewa/beritaflores

Begini rupanya: rencana Pulau Komodo ditutup itu seiring dengan investasi besar Rp100 Miliar di tahun anggaran 2019. Dana sebesar itu anggarannya berasal dari APBD Pemerintah Provinsi NTT. Anggaran itu diperuntukkan sebagai dana restorasi infrastruktur pendukung Pulaua Komodo. 

Anggaran ratusan miliar itu, diketahui, juga untuk pengembangan budidaya ternak. Budidaya yang dikembangkan adalah khusus. Spesifik. Khusus untuk hewan-hewan yang menjadi mangsa komodo. Antara lain: kerbau, kambing, rusa, hingga babi.

Pernyataan serius Gubernur Viktor sudah keluar. Karena menyangkut Pulau Komodo, penyataan ini mendapat respon bukan main. Pulau Komodo pun juga menjadi gaduh bukan main. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, bahkan sampai angkat bicara. 

Di tataran elit lokal, Legislatif di NTT, terang-terangan tidak sepakat dengan cara Gubernur. Anwar Pua Geno,  Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), mengatakan,  dari sisi regulasi Taman Nasional (TN) Komodo itu di bawah mewenangan pusat. Dalam hal ini adalah wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Jadi membuka dan menutup TN Komodo itu haknya pusat, bukan gubernur atau bupati," Anwar Pua.

Anwar Pua Geno juga menilai, penutupan TN Komodo harusnya dikaji mendalam terlebih dahulu. Agar tidak menciptakan polemik yang membuat gaduh semua pihak. Terutama masyarakat dan industri pariwisata.

Apalagi di era Presiden Jokowi ini Komodo sudah ditetapkan sebagai ikon destinasi super prioritas Labuan Bajo. Dan Komodo masih terus dipromosikan di dunia, termasuk di FITUR Madrid-Spanyol yang berlangsung 23-27 Januari 2019. 

“Penutupan Taman Nasional Komodo, meski untuk sementara, harus dikaji ulang. Semua harus dilakukan secara baik, mengikuti prosedur dan melihat urgenitas. Ada banyak aspek yang  harus diperhatikan. Harus mengacu regulasi. Tujuannya agar tidak bertentangan dengan hak pengelolaan. Bagaimanapun, pengelolaan Taman Nasional Komodo ini menjadi kewenangan Kementerian LHK," tegas Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno.

Mari menengok sedikit data. Penutupan Taman Nasional Komodo jadi kontra bagi aspek bisnis pariwisata Indonesia. Income sebesar Rp32 miliar yang mengalir deras dari area ini terancam lenyap.

Padalah jumlah angka ini mengalami naik 10,3 persen dari tahun 2017. Selisih riil angka kenaikannya di atas Rp3 miliar. Itu hanya pendapatan langsung dari Pulau Komodo yang sangat kecil. Padahal spending orang membayar retribusi di TN Komodo itu sangat kecil dibandingkan dari belanja mereka selama berwisata di Labuan Bajo.

Wisatawan itu akan spending di 3A, Akomodasi, Atraksi dan Akses. Rantai
bisnis di 3A ini sangat luas dan sampai ke level bawah. Menutup atraksi, akan berdampak pada akses dan amenitasnya. Maka pengkajian harus dilakukan atas dasar potensi komersial wisatawan.

Taman Nasional Komodo telah menjelma menjadi destinasi papan atas Indonesia, dan makin mendunia. Pada rentang 2018, TN Komodi dikunjungi 176.830 wisatawan. Rinciannya, sebesar 68,6 persen atau 121.409 merupakan wisatawan mancanegara. Untuk wisatawan nusantaranya berjumlah 55.421 orang atau sekitar 31,3 persen dari jumlah keseluruhan.

“Kami terus berkomunikasi dengan Pak Laiskodat. Sekali lagi, semua harus dilakukan secara benar. Baik atau tidaknya. Sebab, ini menyangkut potensi wisatawan yang datang ke Taman Nasional Komodo. Lalu, imbasnya juga sampai ke level provinsi. Untuk itu, urusan penutupan TNKomodo baiknya diserahkan kepada Pemerintah Pusat,” kata Anwar.

Kalaupun terpaksa dilakukan,  kata dia, penutupannya harus dimengerti oleh semua pihak. Konsekuensinya akan ada penurunan jumlah wisatawan dan income.

Anwar menyarankan agar Gubernur mendengar pendapat dari DPRD. Dengan begitu, keputusan yang diambil adalah konsensus bersama. Bukan kebijakan sepihak seperti yang muncul saat ini. 

Pukulan Mematikan 

Industri pariwisata itu sangat sensitif. Karena banyak melibatkan banyak orang asing. Karena orang asing juga terikat kebijakan di negaranya masing-masing.

Industri pariwisata itu sensitif. Karena karakter customersnya. Dinamika para travelers itu sangat cair. Mereka mudah pindah. Karena banyak pilihan. Bisa pindah ke daerah lain di Indonesia, juga bisa ke mancanegara.

Apa yang terjadi kalau pindah destinasi? Siapa yang dirugikan?

Industri pariwisata bergerak di 3A, Atraksi, Akses, dan Amenitas. Sebenarnya income untuk retribusi Pemerintah Daerah di Pulau Komodo, tidak besar. Tidak terlalu signifikan. Tetapi buat publik, kalau penutupan TN Komodo memang benar berlangsung,  kontan akan sangat memukul.

Meski penutupan belum berlangsung,  pernyataan Gubernur NTT memicu kegaduhan yang telak. Kabarnya, dampak di level teknis sudah sangat terasa.

Pengamat pariwisata, sekaligus tour leader senior yang sudah berkecimpung selama 30 tahun di dunia pariwisata, Tedjo Iskandar, angkat bicara.

Tedjo Iskandar menyatakan tidak sependapat mengenai rencana Gubernur atas penutupan TN Komodo.TN Komodo sudah menjadi destinasi terkenal di dunia. Kementerian Pariwisata dan pelaku wisata di Labuan Bajo sudah banting tulang membangun branding TN Komodo di dunia dalam jangka waktu lama. Apalagi, TN Komodo sudah masuk dalam daftar 10 Destinasi Prioritas pemerintah atau lebih dikenal dengan sebutan 10 Bali Baru.

"Kementerian Pariwisata kalau branding di New York, Eropa, Australia, perhatikan deh pasti memakai gambar komodo. Artinya apa, branding untuk komodo sudah mati-matian dipromosikan. Pelaku wisata di Labuan Bajo juga sudah promosi keliling dunia. Lagi pula kalau sampai ditutup selama 1 tahun berarti butuh branding dari awal lagi. Branding bukan hal yang mudah dan murah," kata Tedjo, pendiri Tourism Training Center (TTC).

Selain itu, lanjut dia, TN Komodo sudah menjadi mata pencarian masyarakat Labuan Bajo. Ada yang menjadi guide, penjaja suvenir, penyedia homestay, penyewaan perahu, kesenian, suplayer makanan, dari nelayan, petani dan masih banyak lagi. Pesawat sudah banyak yang terbang ke Labuan Bajo. Investasi sudah banyak yang masuk.

"Bayangkan kalau taman nasionalnya ditutup, pergi semua turis dan perekonomian masyarakat yang sudah bergantung pada pariwisata bisa turun drastis. Kalau itu sampai ditutup, bukan cuma pariwisata Labuan Bajo yang mati, tapi pariwisata Indonesia umumnya juga terdampak," ujarnya.

Tedjo berharap, semua pemangku kepentingan di Pemprov NTT, Taman Nasional Komodo, KLHK dan stakeholder pariwisata di Labuan Bajo bisa duduk bareng. Lebih baik dicari alternatif lain untuk melestarikan komodo dibanding dengan penutupan taman nasionalnya selama setahun.

"Sebaiknya dicari alternatif lain, seperti perketat aturan bagi pengunjung. Misalnya disurvey dulu carring capacity-nya, jumlah pengunjung, durasi pengunjung di dalam taman nasional juga, kebersihan lingkungan, infrastruktur dasar," kata Tedjo.

Walres Jusuf Kalla FotoIstimewa
Walres, Jusuf Kalla. (Foto:Istimewa)

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, pun bersuara lantang. Menegaskan, bawah tidak ada alasan yang masuk akal sehat untuk menutup Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur.

Selain penegasan, Jusuf Kalla bahkan  memberikan way out agar kegaduhan ini tidak berlarut.

Jusuf Kalla menilai Taman Nasional Komodo tidak seharusnya ditutup. Alasan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat juga dinilai tidak tepat.

“Kalau dilihat, alasan Gubernur Viktor itu untuk memperbanyak atau mengembangbiakkan rusa. Tapi, jangan lupa. Dikunjungi atau tidak, tetap saja komodo perlu makan,” ungkap Pak JK, demikian Wapres biasa disapa.

Wacana penutupan Taman Nasional Komodo memang dicetus Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Alasannya, untuk meningkatkan populasi komodo dan menjamin ketersediaan peningkatan pakan alamnya, seperti kerbau, kambing, rusa, hingga babi.

“Itu benar, bahwa komodo perlu makan rusa atau kambing. Sebenarnya ini bisa saja dikembangkan di tempat lain dahulu. Lalu, baru dibawa ke situ. Itu bisa saja,” tegas JK.

Menurut data Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (LHK), populasi komodo mencapai 2.762 ekor. Hewan purba ini tersebar di 5 pulau. Populasi terbesar komodo ada di Pulau Rinca dengan total 1.410 ekor. Untuk Pulau Komodo ada 1.226 ekor, lalu Pulau Nusa Kode 70 ekor. Pulau Gili Motang terdapat 54 ekor dan 2 ekor di Pulau Padar.

Populasi komodo masih lebih rendah dari ketersediaan pakan alami. Perbandingannya sekitar 1:1,5. Asumsinya, seekor komodo mendapat 1,5 pakan alami. Pakan alami bagi Komodo jumlah totalnya sekitar 4.100 ekor herbivora. Rinciannya ada 3.900 ekor rusa dan kerbau yang berjumlah sekitar 200 ekor. Data ini mengacu Balai TN Komodo dan Komodo Survival Programme 2017.

“Taman Nasional Komodo ini tidak perlu ditutup. Pertumbuhan rusa tetap bisa sejalan pembukaan Taman Nasional Komodo,” ujar JK lagi.

Pandangan serupa diberikan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Dia berharap agar penanganan Taman Nasional Komodo menjadi sinergi antara pusat dan daerah. Artinya, Pemerintah Provinsi NTT bekerja sama dengan Kementerian KLH.

“Rencana penutupannya setahun. Kami mendorong Pemprov NTT bekerja sama dengan Kementerian KLH,” harap Bambang Soesatyo. 

Lebih penting lagi, NTT punya desain jelas terkait pengembangan ekosistem liar komodo. Tujuannya, agar aspek konservasi dan komersiil menjadi semakin jelas.

“Harus dibuat site-plan bagi para wistawan yang akan berkunjung ke sana sehingga tidak mengganggu kehidupan liar Komodo,” tutup Bambang Soesatyo. (widikamidi)

Penulis : Widi Kamidi


Bagikan artikel ini