Forkas Jatim Deklarasi Indonesia Bersatu dan Damai

Forum Komunikasi Asosiasi (FORKAS) menggelar Deklarasi Bersatu dan Damailah Indonesia di Grand City, Senin 14 Oktober 2019.

Acara ini dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Wisnoe Prasetja Boedi dan Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan.

Ketua Umum FORKAS Jatim Nur Cahyudi mengatakan bahwa semua masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menciptakan situasi politik yang kondusif, aman, dan damai. Karena, persoalan tersebut akan berimbas pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, Forkas Jatim melakukan deklarasi bersatu dan damailah Indonesia sebagai wujud komitmen membangun kondisi sosial politik yang kondusif.

“Gerakan moral ini tidak hanya berhenti sampai disini, kita berharap itu bisa menular dan menjalar ke seluruh Indonesia, kita harapkan Indonesia rukun, aman, dan damai,” ucapnya.

Sementara Gubernur Jatim mengapresiasi tekad kuat untuk bersatu dan membangun kedamaian di Indonesia yang digagas Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (FORKAS) Jawa Timur melalui Deklarasi Bersatu dan Damailah Indonesia.

Apalagi, menurut Khofifah, tekad kuat tersebut telah membuktikan kondisi sosial politik yang kondusif di Jawa Timur, utamanya memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun Indonesia.

“Oleh karena itu Kami apresiasi deklarasi yang di inisiasi para pelaku dunia usaha dan dunia industri serta karyawannya ini. Semoga menjadi penguat dari berbagai upaya untuk menjaga kebersatuan dan kedamaian di Indonesia khususnya di Jatim," katanya.

Mantan Menteri Sosial tersebut menyampaikan bahwa suasana yang aman, damai dan kondusif menjadi kebutuhan penting bagi semua pihak termasuk masyarakat terlebih bagi para pelaku di dunia usaha dan industri (Dudi). Karena, suasana kondusif dapat mendorong iklim investasi dan signifikansi dari produktifitas mereka.

“Kita kompak sekali untuk bisa menyatukan langkah bahwa kita bertekad jogo Jawa Timur, kita bertekad untuk bisa melakukan ikhtiar bagaimana kita bersatu dan kita hidup dalam suasana aman damai,” ujarnya.

Khofifah juga menjelaskan bahwa, untuk meningkatkan iklim investasi dan signifikansi produktifitas Dudi di Jatim, Pemprov Jatim tengah berupaya memberikan efektifitas layanan perizinan dan mendekatkan layanan tersebut melalui 6 titik layanan yaitu di 5 bakorwil dan 1 titik point di Kediri.

Selain itu, Pemprov Jatim juga telah menyiapkan format layaknya pokja yang bisa menyiapkan problem solving proses bagi pengaju perizinan yang menemui kendala pada Online single submission (OSS) yang ada di Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“FGD, Forum Group Discussion itu formatnya kita akan duduk semeja, masalahnya apa, kendalanya dimana, supaya kita juga bisa melakukan inventarisasi dari masalah yang dihadapi oleh siapapun yang sedang mengajukan perizinan,” katanya.