FKUB-PWNU Papua: Percayakan Masalah Hukum pada Polisi

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Papua, bersama Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua menyerukan agar masyarakat Papua tetap tenang dalam merespons masalah yang menimpa mahasiswa Papua, di Jawa Timur.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Papua, Ustad Tonny Wanggai menyatakan, masyarakat semestinya percaya kepada aparat keamanan yang menyatakan, bahwa proses hukum terhadap pelaku yang diduga mengeluarkan pernyataan rasis akan dilakukan.

"Aparat hukum sepenuhnya dipercaya untuk menuntaskan persoalan menyangkut warga negara, termasuk kasus warga Papua," tuturnya, dalam pernyataan pers diterima ngopibareng.id, Selasa 20 Agustus 2019.

Sementara itu, Ketua FKUB Papua Pdt Lipiyus Biniluk menjelaskan, "Kami meminta masyarakat tetap tenang dan menyerahkan penyelesaian hukum kepada aparat kepolisian".

"Apa yang telah dilakukan masyarakat Papua dengan menggelar aksi protes damai adalah hal yang patut diapresiasi sehingga kondisi keamanan di Jayapura tetap terjaga," kata Lipiyus, di Jayapura, Selasa 20 Agustus 2019.

"Kami mengapresiasi semangat warga Papua yang melakukan demonstrasi di Jayapura yang memperjuangkan harga diri Papua dengan aman dan damai," kata Lipiyus.

Sementara, Ahmad Muhazir, Komandan Banser NU Papua, menyatakan, kader NU di seluruh Indonesia siap menjaga dan membina seluruh mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di berbagai daerah.

"Kami siap untuk menjaga bersama dan kami ada di belakang mereka (mahasiswa Papua) karena kami adalah sama, kami adalah Indonesia," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Polri berjanji akan mengusut tuntas dugaan praktik rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, pintu masuk penyelidikan adalah dari video yang disebarkan dan viral di media sosial.

Video itu menampilkan situasi ketika mahasiswa asal Papua di asrama Surabaya didatangi sekelompok ormas, personel Polri dan TNI, terkait dugaan penghinaan Bendera Merah Putih, Jumat 16 Agustus 2019 lalu.

Sebelumnya, di tempat terpisah, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur Syafiq Syauqi menyatakan, pihaknya menolak segala bentuk intoleransi sebagai pemicu dis-integrasi bangsa. Organisasi pemuda bernaung di bawah Nahdlatul Ulama (NU) ini mendesak berbagai pihak untuk melakukan dialog dan pendekatan persoalan dengan persuasif dan kekeluargaan sebagai sesama warga bangsa Indonesia.

"Seharusnya, kita sebagai warga bangsa, menjaga Persaudaraan antarsesama anak bangsa tanpa diskriminasi, tanpa rasialis, dengan saling menghormati atas perbedaan berlatar belakang apapun," kata Syafiq Syauqi, pada ngopibareng.id, Selasa 20 Agustus 2019.

Ia mengungkapkan hal itu, di Rumah Toleransi Gedung PW GP. Ansor Jatim  Surabaya, 20 Agustus 2019. Dalam diskusi sebelumnmya, bersama aktivis Kaum Muda NU (PW Ansor Jatim, IPNU, IPPNU, PMII), Jaringan Gusdurian Jatim, Organisasi pemuda jatim, dan Komunitas peduli.

Gus Syafiq, panggilan akrabnya, mengungkapkan hal itu, dalam menyikapi konflik sosial yang sekarang terjadi terkait warga Papua. Dalam rentetan kasus ini, menimbulkan kerugian besar akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kami mengingatkan, agar kita sebagai warga bangsa untuk menjaga, melindungi, dan mengayomi saudara-saudara Papua yang tinggal di Surabaya dan Malang khususnya, dan Jawa Timur umumnya atas keamanan dan keselamatan mereka dalam menjalankan aktivitas atas dasar persamaan hak sebagai warga negara Indonesia," kata Syauqi.