Polda Jatim Butuh Sinkronisasi Data untuk Evaluasi Transisi

Sehari menjelang berakhirnya Masa Transisi Surabaya Raya pada 23 Juni 2020 besok, Polda Jatim menemukan beberapa bahan evaluasi untuk perbaikan sistem pada kebijakan yang mulai diterapkan pada 9 Juni 2020 lalu itu.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, bahwa saat ini pihaknya menunggu keputusan dari tiga daerah, yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, melanjutkan atau tidak.

Ia menyatakan, apa pun hasilnya, bagi Polda Jatim, sinkronisasi data menjadi salah satu poin penting yang diminta kepada tiap daerah sebagai acuan untuk melakukan penanganan, sebab ada persoalan terkait perbedaan data atau salah penulisan data domisili kasus positif Covid-19.

Misalnya, ada pedagang ber-KTP Surabaya namun dia bertempat tinggal di Sidoarjo dan bekerja di Sidoarjo. Data ini yang banyak dan membutuhkan sinkronisasi.

“Yang perlu perbaikan kemarin itu butuh sinkronisasi data. Sebab tidak bisa dipecah antara Surabaya, Sidoarjo, Gresik, termasuk Pasuruan dan Mojokerto perlu sinkronisasi data. Supaya analisisnya tepat, sehingga treatment-nya juga tepat,” ungkap Trunoyudo saat ditemui di Mapolda Jatim, Surabaya, 22 Juni 2020.

Menanggapi kasus yang tinggi, Polda Jatim memaklumi angka tersebut adalah hasil dari tracing dan testing yang masif dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim maupun kabupaten/kota.

Dari angka besar tersebut, justru angka epidemiologi yang disampaikan oleh tim Gugus Tugas Jatim memperlihatkan adanya penurunan.

“Ini (angka tinggi) faktor masifnya testing, tapi dari grafik epidemiologi menunjukkan adanya penurunan. Serakang yang butuh penguatan adalah treatment-nya. Kalau pengamanan, kita kembali pada aturan yang ada dalam Perwali dan Perbup,” kata mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat itu.

Di sisi lain, pihaknya atas arahan Kapolda Jatim, Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Fadil Imran, akan melakukan penguatan di lingkup terkecil, yakni kelompok masyarakat dengan memasifkan keberadaan Kampung Tangguh Semeru.

“Saat ini sudah ada 1.559 Kampung Tangguh Semeru. Namun, ini akan terus bertambah, tidak hanya di kampung yang zona merah, yang zona hijau seperti Kota Madiun juga akan kita sasar agar mereka bisa mencegah supaya tidak ada penyebaran lagi,” pungkasnya.