Esemka, BPJS Kesehatan, Freeport, dan Sontoloyo

25 Oct 2018 18:05 Politik

Tanda-tanda bahwa Presiden Jokowi sedang dalam tekanan alias stress tingkat tinggi memang sudah terlihat sebelumnya. Ketika membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di Jakarta, Rabu (17/10). Presiden menggunakan kosa kata "kebangetan" ketika menegur Menkes dan Dirut BPJS Kesehatan soal defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Publik yang paham bahasa dan kultur Jawa sangat terkejut ketika Presiden Jokowi mengecam para lawan politiknya, dengan umpatan "politisi sontoloyo". Sebagai priyayi Solo yang halus, banyak senyum, emosi dan kata-katanya selalu terjaga, ucapan itu sungguh berada di luar kebiasaan Jokowi.

"Sontoloyo" adalah sebuah umpatan, makian yang sangat keras, dan kasar bagi orang Jawa. Apalagi seseorang yang punya kedudukan tinggi seperti Presiden. Levelnya hanya sedikit di bawah umpatan "bajingan". Orang yang sangat menjengkelkan, tidak tahu aturan, dan kurang ajar!

Jokowi mengaku keceplosan menggunakan umpatan itu karena sudah sangat jengkel. "Saya enggak pernah pakai kata-kata itu, karena udah jengkel ya keluar. Saya sebetulnya bisa ngerem, tapi karena udah jengkel ya gimana," katanya selang sehari kemudian.

Umpatan itu disampaikan Jokowi saat membagikan sertifikat gratis di Jakarta. Dia merespon kritik sejumlah politisi atas rencananya membagikan dana kelurahan. Jokowi mengingatkan masyarakat untuk hati-hati, karena banyak politisi sontoloyo.

Benarkah hanya gegara dikritik soal dana kelurahan, Jokowi sampai kehilangan kontrol diri? Jika kita cermati kritik terhadap dana kelurahan masih cukup proposional.

Dana kelurahan belum ada landasan hukum dan aturan perundang-undangannya. Sangat berbeda dengan dana desa yang sudah ada payung hukumnya, berupa UU. Para pengritik meminta agar dana tersebut dibagikan setelah bulan April, atau setelah pilpres. Dikhawatirkan dana tersebut menjadi "money politics". Cukup masuk akal.

Agak aneh bila hanya karena kritik seperti itu Jokowi sampai tak bisa mengerem kemarahannya. Sebab selama ini Jokowi sudah sangat kenyang kritik.Isu sangat sadis, dan menyerangnya secara personal. Misalnya saja soal tudingan dia sebagai anak PKI.

Stress dan tertekan

Tanda-tanda bahwa Presiden Jokowi sedang dalam tekanan alias stress tingkat tinggi memang sudah terlihat sebelumnya. Ketika membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di Jakarta, Rabu (17/10). Presiden menggunakan kosa kata "kebangetan" ketika menegur Menkes dan Dirut BPJS Kesehatan soal defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Presiden mengaku heran dengan kondisi itu. "Ini masih kurang lagi. Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp 4,9 T, lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi.

Belakangan terungkap bahwa akar persoalan defisit BPJS Kesehatan karena rendahnya iuran/premi dari peserta dibandingkan dengan manfaat kesehatan yang mereka peroleh dan gunakan. Sudah tiga tahun terakhir iuran tersebut tidak naik, karena pemerintah tidak mau menaikkan. 

Berdasarkan UU, yang berhak menaikkan tarif iuran adalah presiden. Bukan Dirut BPJS, apalagi Menkes. Jadi kata "kebangetan" tidak pas disematkan ke Menkes dan Dirut BPJS.

Jokowi juga bersuara keras ketika muncul kritik terhadap mobil Esemka. "Urusan saya, urusan apa dengan produksi Esemka? Enggak ada urusan pemerintah. Itu dikerjakan penuh oleh industri, dikerjakan penuh oleh swasta," kata Jokowi di ICE BSD, Rabu (24/10).

Isu mobil Esemka ini mencuat kembali setelah cawapres Ma’ruf Amin mengklaim bahwa mobil Esemka akan diluncurkan dan dijual ke publik pada bulan Oktober. Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono menyatakan Esemka sudah masuk ke jalur produksi.

Esemka diketahui telah mendaftarkan model untuk uji tipe ke Kementerian Perindustrian. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengakui Esemka sudah mendaftarkan mobil penumpang dan mobil listrik.

Sejumlah investigasi yang dilakukan media menunjukkan di pabrik Esemka di Cileungsi, Bogor tidak ada kegiatan. Di lokasi pabrik itu malah terdapat banyak mobil merek Geely asal Cina.

Begitu juga dengan pabrik perakitan di Boyolali, Jawa Tengah, tidak nampak aktivitas perakitan. Banyak yang menduga mobil Esemka modusnya sama dengan program mobil nasional Timor. Hanya mengganti mobil impor dengan merek lokal.

Mobil Esemka adalah "program" andalan Jokowi.  Posisinya melambung tinggi dari Walikota Solo menjadi Gubernur DKI (2012) dan kemudian Presiden RI (2014). Agak aneh kalau benar Esemka sudah mulai diproduksi dan dijual secara massal, tiba-tiba Jokowi mengaku tidak ada urusan. 

"Saya hanya dukung. Masa presiden bikin Esemka sendiri," ujarnya. Mengapa presiden terkesan ngeles? atau dalam bahasa orang  Medan, "buang badan?"

Soal simpang siur data beras dan ribut-ribut seputar impor beras juga membuat pusing Jokowi. Apalagi para pejabat yang menangani terlibat konflik secara terbuka. Alih-alih mencari solusinya, Jokowi malah berkilah bahwa data yang salah tersebut sudah sejak 20 tahun lalu.

Kasus lain yang tampaknya membuat Jokowi pusing tujuh keliling adalah divestasi 51% saham Freeport. Komisi VII DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Kementrian ESDM, dan Dirut PT Inalum mendapati fakta, sampai saat ini belum ada satu rupiah pun uang yang dibayarkan ke PT Freeport. 

Padahal sebelumnya digembar-gemborkan pembelian 51% Freeport merupakan keberhasilan pemerintahan Jokowi merebut dan menegakkan kembali kedaulatan Indonesia.

Melihat banyaknya persoalan yang membebani, sangat wajar kalau Presiden tidak lagi mampu menahan kemarahannya. Maka muncullah kata-kata, kebangetan, bukan urusan saya, dan yang paling heboh adalah Sontoloyo. Presiden kan juga manusia. Boleh stress, boleh sebel, dan boleh marah.

Namun para leluhur Jawa sudah mengingatkan kita dengan  sebuah kata bijak, "Ajining diri soko lathi. Ajining rogo soko busono". Kualitas sesorang itu bisa dilihat dari bahasa yang digunakannya. Penampilan seseorang bisa dinilai dari pakaian yang digunakannya. end

*)Oleh Hersubeno Arief, wartawan senior yang kini menjadi konsultan media dan politik

Penulis : Witanto


Bagikan artikel ini