Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, harga vaksin covid tergantung penjual. (Foto:Antara)
Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, harga vaksin covid tergantung penjual. (Foto:Antara)

Erick Thohir: Harga Vaksin Covid Tergantung Penjual...Walaaah...

Ngopibareng.id Ekonomi dan Bisnis 04 September 2020 09:59 WIB

Harga vaksin COVID-19 di Indonesia tergantung pada penjual. Ini kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

"Harga itu dinamikanya tinggi, tergantung masing-masing penjual, yang tetapkan bukan saya, tapi penjualnya. Karena itu vaksin merah putih harus kita buat supaya kalau negara lain mau beli vaksin kita tetapkan harganya," ujar Erick yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta.

Kendati demikian, ia mengatakan kualitas vaksin tetap sama meski ada perbedaan harga.

"Jadi kalau ditanya vaksin kenapa ada yang 5 dolar, 8 dolar, 20 dolar. Kalau dibilang karena kualitas? Tidak juga, karena semuanya bagus, sudah uji klinis ketiga," katanya.

Menurut dia,  perbedaan harga vaksin bisa disebabkan oleh biaya penemuan yang mahal atau kapasitas produksi yang rendah.

Erick menyampaikan pemberian vaksin dilakukan dengan dua skema, yakni subsidi pemerintah dan mandiri.

"Apakah ketika vaksin yang menjadi bantuan pemerintah yang murah? Ya enggak juga. Negara hadir untuk rakyat. Pemerintah akan menggratiskan untuk yang memerlukan termasuk dokter dan perawat berdasarkan data," katanya.

Untuk vaksin mandiri, lanjut dia, pihaknya telah mengomunikasikan dengan para pengusaha agar turut membantu menjaga keuangan negara.

"Kita ketemu Kadin, jangan juga mereka merasa diperas. Saya minta pengusaha jadi bagian yang mandiri," katanya.

Sebelumnya, Erick Thohir menyampaikan bahwa harga vaksin COVID-19 untuk satu orang sekitar 25-30 dolar AS atau Rp 366.500 - Rp 439.800  dengan kurs Rp 14.600.

"Harga vaksin ini untuk satu orang dua kali suntik kurang lebih harganya 25 dolar sampai 30 dolar AS, tapi ini Bio Farma lagi menghitung ulang," ujar Menteri Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta.

Penulis : M. Anis

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

20 Jan 2021 16:30 WIB

Walikota Malang Sebut ada Peningkatan Kasus Covid Pasca Nataru

Jawa Timur

Dalam kurun waktu empat hari ada sebanyak 74 kasus tambahan.

20 Jan 2021 16:15 WIB

Pemkot Surabaya Buka Posko Bantuan Bagi Korban Bencana

Surabaya

Pemkot buka wadah bagi masyarakat yang ingin berdonasi

20 Jan 2021 15:45 WIB

Pengembang Perum Griya Sulfat Tak Penuhi Panggilan Pemkot Malang

Jawa Timur

Dinas PUPRKP masih terus kejar pengembang.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...