DPRD Surabaya Soroti Bantuan Beras dari Mensos dan Walikota
Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Menteri Sosial RI Juliari Peter Batubara melaunching bantuan sosial warga terdampak Covid-19. Bantuan tersebut berupa beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Surabaya.
Launching beras bantuan itu mendapat sorotan dari DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi A yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, bantuan jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan politik. Sebab, saat ini, Surabaya menjelang Pilwali Kota Surabaya.
"Bagi saya, itu sama dengan mengolah data kemiskinan untuk gelaran Pilkada. Aromanya ini kan berbau politik. Semoga tidak disalahgunakan lah untuk itu," kata Toni.
Toni menyebut, bantuan KPM PKH adalah instrumen negara berupa bantuan, yang rawan dimanfaatkan untuk kampanye terselubung terlebih jelang masa pemilu seperti saat ini. Menurutnya, turunnya bantuan KPM PKH di saat momen kampanye Pilkada Surabaya sangat rawan dipolitisasi.
Tony berharap, warga Surabaya jeli, sehingga mereka bisa membedakan mana bantuan yang memang ditujukan untuk warga terdampak covid-19, atau bantuan yang memiliki aroma Pilkada Surabaya.
"Semoga warga Surabaya bisa cerdas dan jeli. Kalau dari awal ngomongnya kemanusiaan, ya masyarakat terdampak Covid-19 harusnya sudah diberi bansos oleh Pemkot Surabaya yang totalnya Rp164 miliar itu sejak beberapa saat lalu. Kan sangat banyak warga terdampak dan mereka juga butuh. Apa pun yang dilakukan walikota agak susah kalau dilihat dari segi kemanusian saat ini. Tapi sepertinya lebih dominan kepentingan kontestasi," beber Tony.
Ia pun berharap tujuan pemerintah Kota Surabaya membagikan PKH berupa uang non-tunai yang dirupakan sembako adalah benar-benar untuk tujuan kemanusiaan, dan membantu masyarakat untuk kehidupan sehari-hari.
"Semoga masyarakat Surabaya tidak terpengaruh dengan bantuan atau program yang berbasis politik, bukan murni kemanusiaan," katanya.