DPRD Surabaya Bahas Jaring Pengaman dampak Covid-19 Besok
DPRD Surabaya bersama pemerintah kota akan menggelar rapat terkait jaring pengamanan sosial akibat penerapan social distancing. Rapat dilakukan pada 31 Maret 2020 pukul 14.00 melalui teleconference.
“Besok ada rapat teleconference gugus penanganan covid-19. Semuanya yang terlibat dalam gugus mengambil peran. Kami pun akan membahas jaring pengamanan sosial salah satunya” kata Khusnul Khotimah, Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat, Komisi D DPRD Surabaya melalui telepon, pada Senin 30 Maret 2020.
Dalam rapat itu pihaknya akan meminta laporan dari tim Gugus Penangan Covid-19. Seperti daerah sebaran covid-19, jumlah penderitanya di beberapa wilayah, dan kesiapan APD di rumah sakit.
Selain itu pos-pos yang lain, salah satunya jaring pengamanan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Khusnul menyadari, adanya social distancing berdampak pada sejumlah masyarakat berpenghasilan rendah. Di Surabaya sendiri didominasi oleh kelompok mayoritas bekerja sebagai penjual.
Namun, menurutnya Pemkot Surabaya sudah melakuka upaya penanganan. Seperti menyiapkan strategi berkoordinasi dengan beberapa startup. Menurutnya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini telah berkomunikasi dengan startup Gojek dan melakukan pendampingan pada usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Mungkin besok akan dijelaskan secara teknisnya terkait kiat rencana strategis pemerintah kota menanggulangi covid-19. Besok informasi itu bisa disampaikan pada media” imbuhnya.
Dia berharap Pemkot bisa mengambil bagian dan membagikan solusi. Tepatnya dalam pengambilan langkah apa saja yang akan diputuskan. Seperi memberikan bantuan langsung tunai atau makanan pokok untuk masyarakat terdampak. “Saya berharap pemkot juga andil ambil bagian, seperti langkah apa saja yang akan diambil. Semua disesuaikan dengan anggaran juga” tutupnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan akan keluarkan Rp 3.2 miliar untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Salah satunya tukang becak. Khofifah sudah mengkomunikasikan dengan Wakil Gubernur, Sekdaprov dan BKAD.