DPRD Kota Rencana Gandeng LBH untuk Advokasi Warga Miskin

DPRD Kota Surabaya siap mengundang delapan lembaga bantuan hukum (LBH) di Kota Pahlawan untuk diminta masukan dan pendapat terkait pembahasan Raperda Bantuan Hukum Untuk Warga Miskin.
     
"Warga miskin bisa diberikan bantuan hukum menyangkut persoalan hukum apapun, dengan catatan penerimanya itu adalah LBH yang terdata dan terakreditasi di Menkumham tingkat provinsi," kata Ketua Pansus Bantuan Hukum Warga Miskin DPRD Surabaya Tri Didik Adiyono, di Surabaya, Selasa, 17 Juli 2018. 
     
Menurut dia, hasil konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM disampaikan ada dua pasal yang krusial bahwa warga miskin yang memiliki persoalan hukum yang berlawanan dengan Pemkot dan BUMD, maka tidak bisa diberikan anggaran untuk bantuan hukumnya.
     
Namun, lanjut dia, jika merujuk kepada pasal 16 UU 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, pengecualian itu tidak ada karena warga miskin bisa diberikan bantuan hukum menyangkut persoalan hukum apapun, dengan catatan penerimanya itu adalah LBH yang terdata dan terakreditasi di Menkumham.
     
Ia mengatakan sesuai data yang dimiliki sejak 2015 ada sekitar delapan LBH yang terdaftar di Surabaya. Untuk itu delapan LBH tersebut akan diundang ke rapat pansus sebelum finalisasi.
     
"Yang menerima anggaran APBD ini adalah LBH-nya, bukan warga penerima bantuan hukumnya," kata anggota Komisi A DPRD Surabaya ini.
     
Adapun nilai anggaran yang akan diterima, lanjut dia, di kisaran Rp5-8 Juta dengan pertimbangan jumlah kasus yang bisa dibantu.
     
Lebih lanjut, Didik mengatakan bahwa bantuan hukum yang diberikan tidak semata-mata bertujuan untuk memenangkan kasusnya, tetapi sesuai UU, setiap warga negara berhak mendapatkan pendampingan hukum.
     
"Soal menang atau kalah, itu tergantung kasusnya dan yang menentukan adalah pengadilan," ujarnya.
     
Didik berharap agar rencana anggarannya masuk di APBD Surabaya murni, setelah melakukan koordinasi dengan tim anggaran Pemkot Surabaya. "Tentu kasusnya harus didata terlebih dahulu, itupun setelah peraturan wali kota dikeluarkan,"katanya. (ant)