DPRD DKI Jakarta Raker di Puncak, Kagak Lapor Bupati Bogor
DPRD DKI Jakarta rapat kerja di Puncak. Tapi tak lapor ke Bupati Bogor. Padahal pesertanya total sekitar 800 orang. Jumlah yang rawan di musim pandemi.
Ade Yasin, Bupati Bogor menyatakan dirinya sebagai Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor, Jawa Barat tak menerima laporan rencana rapat DPRD DKI Jakarta yang melibatkan 800 peserta di Kawasan Puncak, Bogor.
"Kalau 800 orang berarti jumlahnya besar banget. Setiap acara, apalagi pertemuan besar di Kabupaten Bogor harus ada izin atau rekomendasi dari Satgas COVID-19. Tapi ini tak lapor," kata Ade Yasin, Kamis siang.
Kata Ade Yasin, setiap acara atau pun rapat di Kabupaten Bogor jumlah pesertanya dibatasi, yaitu maksimal 150 orang dengan durasi maksimal tiga jam. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati (Kepbup) nomor 443/458/Kpts/Per-UU/2020.
"Jumlah 150 orang saya harus lapor, apalagi 800 orang, karena kami meminimalisir ketika ada kejadian di satu tempat terkena COVID ini untuk memudahkan tracking," kata Ade Yasin.
Aturan tersebut juga berlaku untuk resepsi pernikahan dan khitanan. Aturan tersebut diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sejak 12 Oktober 2020 hingga 27 Oktober 2020.
"Dari manapun datangnya tamu, tapi kalau acaranya di Kabupaten Bogor, itu syaratnya adalah rekomendasi Satgas COVID-19. Kenapa harus ada rekomendasi? Karena kita sedang memerangi COVID," tambahnya.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Hadameon Aritonang sebelumnya menginformasikan, sebanyak 104 anggota DPRD dan seluruh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjumlah sekitar 800 orang akan menghadiri rapat kerja anggaran di Puncak, Bogor, Jawa Barat saat pandemi COVID-19.
Hadameon Aritonang menyatakan hal itu saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, bahwa rapat tersebut diikuti seluruh anggota dewan berjumlah 104 orang dan seluruh SKPD DKI Jakarta.
"Rapat diikuti 104 anggota dewan, karena ada dua yang meninggal dunia. Kemudian ada dari seluruh SKPD," kata Hadameon.(ant)