Ketua PDIP Surabaya: Koalisi atau Tidak, Semua Keputusan DPP

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, partainya belum menentukan langkah dalam menghadapi pilwali Surabaya 2020 karena rekomendasi dari pimpinan pusat belum keluar.

"Hingga saat ini surat atau mandat dari DPP belum keluar. Bagaimana harus melangkah? Harus koalisi sama siapa? Karena koalisi atau tidak tergantung hasil rekomendasi dari DPP," kata Awi, sapaannya kepada Ngopibareng, Kamis 23 Januari 2020 di DPRD Kota Surabaya.

Menurut Awi, surat rekomendasi itu merupakan pijakan langkah partai dalam Pilwali nanti. Apakah harus berkoalisi atau sendiri, tergantung surat DPP. Karena dalam surat rekomendasi itu menyebut calon yang diusung dalam pilwali, baik itu calon tunggal atau paket.

"Rekomendasi itu memuat calon yang akan kita usung. Apakah calon tunggal atau paket, kita belum tahun. Sehingga sampai saat ini PDIP belum menentukan sikap, apakah perlu koalisi atau tidak? Baru ketika rekom itu turun dan muncul nama-nama yang akan diusung dalam pilwali, baru kita akan menentukan langkah," katanya.

Meski begitu, lanjut Awi, PDIP tetap membuka komunikasi untuk koalisi dengan partai-partai lain. DPC berjalan sesuai kewenangan yang diberikan DPP, seperti untuk menjaring calon melalui pendaftaran yang sudah dilakukan beberapa bulan lalu.

"Kami, sampai saat ini masih berkomunikasi dengan semua partai. Karena, di dewan ini kan juga banyak perwakilan partai politik. Kami sering bicara tentang koalisi pilwali," katanya.

Kata Awi, selain itu DPC juga menyiapkan struktur pemenangan pilkada, agar saat rekom turun seluruh anggota partai sudah siap bergerak.

"Kami sampaikan bahwa tahapan PDIP saat ini adalah konsolidasi organisasi dan internal sambil menunggu rekom dari DPP. Kalau parpol mau berkoalisi, harusnya langsung bicara ke DPP, bukan ke DPC," katanya.