DKR Jatim: Dapur Umum dan Lumbung Pangan Dulu, Baru PSBB
Dewan Kesenian Rakyat Jawa Timur menilai pemerintah seharusnya fokus memastikan berdirinya dapur umum dan lumbung pangan untuk rakyat, sebelum menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
PSBB bukan semata mendisiplinkan rakyat, tapi juga memastikan rakyat makan karena harus tinggal di rumah dan tidak bekerja. Kalau tidak, maka PSBB akan membawa masalah baru yang lebih besar dan sulit dikendalikan.
"Pangan merupakan soal hidupnya suatu bangsa, apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi, maka malapetaka. Oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal dan revolusioner," kata Dendik Rulianto dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jawa Timur dalam rilisnya, Sabtu, 18 April 2020.
Dendik mengingatkan, urusan pangan adalah kunci utama suatu bangsa, dimana ketika suatu bangsa mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya, maka akan bisa dipastikan rakyatnya akan hidup tentram. Begitu pula jika negara tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya, maka peradaban negara akan menuju sebuah kehancuran.
"Di beberapa daerah kejahatan sudah mulai meningkat. Jangan terlambat membangun dapur umum dan lumbung rakyat," katanya.
Ia menjelaskan, lumbung pangan sendiri merupakan sarana atau tempat penyimpanan bahan pangan bagi masyarakat desa yang akan dimanfaatkan pada saat paceklik atau rawan pangan akibat pandemik melanda.
"Lumbung ini kami pandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang sangat efektif sebagai tempat penyimpanan dan menjaga stabilitas pasokan pangan masyarakat desa sampai kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemic corona dinyatakan pulih kembali. Untuk itulah saat ini penting sekali bagi mayarakat desa untuk segera bersama-sama untuk memulai proses pengadaan lumbung pangan," katanya.
Dendi menegaskan bahwa menghadapi situasi pandemik corona ini dibutuhkan kesadaran kolektif dan kerjasama semua rakyat desa untuk mencegah penyebaran hingga saling bantu antar rakyat desa.
"Skema rakyat membantu rakyat dalam pangan harus diaktifkan segera mungkin, sehingga tidak akan terjadi situasi rakyat desa yang mengantri bantuan pangan dan juga kelaparan," katanya.
Ia menambahkan, pandemic corona yang terus berlarut di banyak negara di dunia dalam jangka waktu panjang memicu terjadinya krisis ekonomi, dimana kondisi ini memicu mandeknya perputaran kapital.
Banyak negara yang kasusnya meningkat terus-menerus yang kemudian mengambil sikap tegas lockdown, sedangkan Indonesia sendiri mengambil sikap tidak me-lockdown, akan tetapi menerapkan kebijakan social distancing dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa kota yang kasus covid terus mengalami peningkatan.
"Kebijakan ini pada akhirnya juga mengakibatkan lambatnya perputaran ekonomi, banyak mall-mall besar yang sudah ditutup demi menghindari kerumunan massa dalam jumlah besar, juga tidak luput beberapa pabrikan sudah banyak yang menghentikan proses produksinya, karena drastisnya penurunan permintaan barang atau juga sudah tidak ada permintaan dari luar negeri, sehingga perusahaan merumahkan para pekerjanya," katanya.
Ia mengingatkan, kondisi ini akan membawa multiplier effect terhadap sektor riil lain di Indonesia. Dikhawatirkan jika situasi ini masih berlanjut dalm jangka waktu yang cukup lama, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya resesi ekonomi dunia,yang akan memicu krisi pangan.
"Dampak sosial dari krisis pangan tersebut adalah banyaknya kriminal di masyarakat atau juga penjarahan bahan pangan di mana-mana," katanya.
Berkaca pada krisis 98 yang berujung pada penjarahan, maka seyogyanya desa-desa segera didorong untuk membangun model lumbung pangan dengan menganggarkan dari dana desa dan partisipasi atau donasi rakyat desa, di mana warga yang mampu mulai menyisihkan bahan pangan (sesuai kebutuhan pangan lokal), yang dikumpulkan secara kolektif oleh relawan di tingkatan RT ke lumbung desa (balai desa/posko/bangunan khusus untuk lmbung).
"Skema lumbung pangan ini dimaksudkan sebagai jaring pengaman sosial desa, nantinya jika kondisi benar-benar krisis maka beras akan didistribusikan kepada warga desa yang benar-benar tidak mampu dan berdampak Corona," katanya. (*)